SPBE
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- Surat Edaran Nomor 555/13100/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
TERKAIT SPBE
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 ;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesi No 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Walikota Semarang No. 41 Tahun 2014 Tentang Pusat Informasi Publik;
- Peraturan Walikota Semarang No. 40 Tahun 2017 Tentang Sistem Pengolahan Data Terpadu Daerah;
- Peraturan Walikota Semarang No. 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Walikota Semarang No. 20 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Penggilan Darurat 112;
- Peraturan Walikota Semarang No. 26 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Kota Cerdas (Master Plan Semarang Smart City);
- Peraturan Walikota Semarang No. 5 tahun 2019 Tentang Penyediaan Dan Pemasangan CCTV di Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 49 Tahun 2020 Tentang Roadmap Big Data Analytics;
- Keputusan Walikota Semarang Nomor 100/495 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Semarang Smart City
- Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/521 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang
- Keputusan Walikota Semarang Nomor 555/823 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang