Jawaban :

  CARA MENDAPATKAN AKTA KEMATIAN
 
 
Syarat :

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (Visum)
3. Fotocopy Kartu Keluarga / Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir Lurah
4. Surat Keterangan Tamu/KIPEM bagi yang bukan Penduduk Propinsi terkait
5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi Penduduk WNA
6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi Orang Asing Penduduk Sementara

Prosedur :

1. Petugas Desa/Kelurahan mengisi dan menandatangani Surat Keterangan Kematian dalam formulir model sertifikat
2. Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan lengkap beserta fotokopinya dan menandatangani buku register
3. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi atas isian formulir dan persyaratan, mencatat dalam registrasi Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian
4. Petugas pada Instansi Pelaksana melakukan proses pencatatan, penerbitan dan selanjutnya diteliti dan diparaf oleh pejabat teknis di Bidang Pencatatan Sipil kemudian penandatanganan register dengan kutipan Akta oleh Kepala Instansi Pelaksana
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian

 

Jawaban :

  CARA MEMBUAT AKTA KELAHIRAN BARU
 
Syarat :

1. Foto copy Akta Nikah (bagi orang tua yang sudah bercerai dengan menggunakan Akta Cerai) yang telah dilegalisir KUA
   *  apabila tidak bisa memberikan Surat Akta Nikah atau Itsbat maka Anak Merupakan Anak Ibu
2. Untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya persyaratan pembuatan akta harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepolisian (menjelaskan asal usul anak) dan dokter (menjelaskan perkiraan usia anak)
3. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir
4. Foto copy KTP Ayah dan Ibu, jika usia diatas 17 tahun menggunakan KTP Sendiri
5. 2 Orang Saksi Pencatatan Pelaporan Kelahiran berikut foto copy KTP yang Masih Berlaku 
6. Surat Keterangan Lahir dari Kepala Desa / Lurah, Dokter, Bidan, Rumah Sakit yang disahkan di desa / kelurahan
7. Surat Kuasa Bermaterai Rp 6.000,- apabila pencatatan dikuasakan
8. Mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Kelahiran bermaterai Rp 6.000,-

Prosedur :
Apabila syarat - syarat telah dipenuhi dengan lengkap, dapat segera mengurus pembuatan akta kelahiran dan mendaftar ke Loket di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Selanjutnya petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Penelitian Berkas
2. Memasukkan Data dalam Komputer
3. Pengecekan Data dan diparaf oleh Pemeriksa Data
4. Penandatanganan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Distempel atau dicap
6. Penyerahan Akta Kelahiran pada Pemohon

 

 

Jawaban :

  Cara Membuat e-KTP
 
 
Syarat :
1.        Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2.        Surat Pengantar RT/RW

Prosedur :

1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Keluarahan/Desa setempat.
3.  Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
4. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F1.01.
5. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-rubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain.
6. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
7. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
8. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Keluarahan/Desa setempat.

 

Jawaban :

  CARA MENDAPATKAN SURAT PINDAH ALAMAT
 
 
Syarat :

1. Sesuai Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2006, penduduk WNI yang pindah dalam wilayah NKRI wajib melapor kepada instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten / kota yang bertanggung jawab dan  berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) didaerah asal yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah (SKP).
2. Selanjutnya penduduk WNI wajib melapor kepada instansi pelaksana ditempat tinggal tujuan dengan membawa SKP, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah-Datang (SKPD).
3. SKP/SKPD digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
4. Sesuai Pasal 59, penandatanganan SKP/SKPD bagi penduduk WNI adalah sebagai berikut :

• Untuk pindah-datang dalam satu desa/kelurahan atau antar desa / kelurahan dalam satu kecamatan ditandatangani oleh Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana (Kepala Dinas Kendudukan dan Pencatatan Sipil)
• Untuk pindah-datang antar kecamatan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana (Kepala Dinas Kendudukan dan Pencatatan Sipil).
• Untuk pindah-datang antar Kabupaten / Kota dan antar Provinsi ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana (Kepala Dinas Kendudukan dan Pencatatan Sipil).

Prosedur :

1. Mendatangi RT dan RW tempat tinggal untuk mengurus Surat Pindah (SP) dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK)
2. Surat dari RT / RW dibawa ke kelurahan dan kecamatan, SP tersebut akan diganti oleh kelurahan/kecamatan dan akan terbit Surat Keterangan Pindah (SKP). Sebagai data arsip, KTP dan KK yang diserahkan akan disimpan.
3. SKP memiliki 2 lembar. Lembar pertama akan dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana alamat yang lama akan diganti dengan selembar surat yang sudah dicap dan ditandatangani serta dilengkapi oleh alamat yang baru. Lembar kedua SKP adalah tembusan untuk kelurahan/kecamatan alamat yang baru.
4. Mengurus surat kelakuan baik, mulai dari KORAMIL hingga Kepolisian.
5. Pada saat kita pindah berkas yang dibawah ini perlu ada :

• SKP yang berstempel dan bertandatangan kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
• SKP tembusan yang berstempel dan bertandatangan kepala kelurahan/kecamatan
• 2 lembar surat kelakuan baik

         6. Di tempat alamat baru, yang perlu dilakukan adalah :

• Lapor ke RT/RW dan mendaftar/memasukkan data anggota keluarga yang pindah kedalam Kartu Keluarga (KK) dan membuatkan KTP
• Melapor ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
• Melapor ke kantor kelurahan/kecamatan dan proses pembuatan KK dan KTP

 

Jawaban :

 

KEPERSERTAAN

Berdasarkan Perwal No.28 tahun 2009 pasal 1, peserta Jamkesmaskot adalah:

1. Warga Miskin : orang miskin yang berdomisili di Kota Semarang & memiliki KTP dan atau KK Kota Semarang
2. Warga tidak mampu : orang kota Semarang yang punya KTP/KK Kota Semarang yang secara ekonomi tidak mampu dan mendapat  Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah diketahui Camat.

 

Jawaban :

  INFORMASI LISTRIK (PLN)
“PEMASANGAN BARU”
 
 
Prosedur :
1.   Pasang Baru
       Permohonan pemasangan listrik baru kepada PLN bisa kita lakukan dengan dua cara, baik offline maupun online.
       A.   Permohonan offline dapat dilakukan dengan cara mengunjungi langsung kantor pelayanan PLN di daerah masing-masing
       B.   Adapun permohonan online dapat dilakukan melalui website resmi PLN :  http://www.pln.co.id/pbpd/PD.php
 
2.   Tambah Daya
       Sama seperti pemasangan baru, permohonan penambahan daya listrik juga dapat dilakukan dengan cara offline dan online.
       A.   Permohonan offline dapat dilakukan dengan cara menghubungi langsung kantor PLN terdekat:
       B.   Permohonan online dapat dilakukan melalui website resmi PLN : http://www.pln.co.id/pbpd/PD.php

 

Jawaban :

  Cara Memperpanjang STNK Tahunan :

Syarat :

1. STNK Asli + Fotokopi
2. Fotokopi BPKB
3. KTP asli + Fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB

 
Prosedur :

1. Isi formulir permohonan perpanjang STNK sesuai data di STNK dan BPKB.
2. Serahkan berkas permohonan perpanjang Pajak STNK tersebut ke Loket Penyerahan berkas.
3. Silahkan tunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantum di STNK.
4. Anda akan diberikan slip pembayaran Pajak yang telah tercantum biaya pajak yang harus dibayar.
5. Serahkan Slip pembayaran dan uang sebesar biaya pajak ke Kasir.
6. Selesai membayar pajak, anda akan memperoleh bukti pelunasan pembayaran pajak dan bukti tersebut diserahkan ke loket Pengambilan STNK.
7. Silahkan tunggu hingga nama anda dipanggil. STNK baru anda telah diperpanjang satu tahun ke depan.

Cara mengurus STNK Hilang :

Syarat :

1. KTP pemilik kendaraan, asli dan fotokopi.
2. Fotokopi STNK yang hilang
3. Surat Keterangan Hilang STNK dari Polsek atau Polres setempat.
4. BPKB asli dan fotokopi

Prosedur :

1. Cek Fisik kendaraan. Fotokopi hasil cek fisiknya.
2. Mengisi Formulir Pendaftaran.
3. Mengurus Cek Blokir (Mengurus Surat Keterangan STNK Hilang dari Samsat), berisi keterangan keabsahan STNK terkait, misalnya tidak diblokir atau dalam pencarian. Lampirkan hasil cek fisik kendaraan.
4. Mengurus pembuatan STNK baru di loket BBN II. (Lampirkan semua persyaratan data dan Surat Keterangan Hilang dari Samsat).
5. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. (Bila telah dibayar maka bebas biaya pajak).
6. Membayar Biaya Pembuatan STNK baru.
7. Pengambilan STNK dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

 

Jawaban :

  Cara Daftar BPJS Online :
Persyaratan dan kelengkapan dokumen :

1. KK (kartu keluarga)
2. KTP (kartu tanda penduduk) yang masih belaku
3. Kartu NPWP Jika ada
4. No HP dan alamat Email anda

Prosedur Pendaftaran :

1. Siapkan berkas-berkas yang diperlukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), kartu NPWP, serta alamat email serta nomor handphone aktif untuk konfirmasi pendaftaran.
2. Buka halaman web bpjs-kesehatan.go.id dari browser anda, bisa diakses melalu PC maupun mobile phones/tablet.
3. Isi data yang telah disediakan yakni identitas yang mencakup data diri serta pilihan kelas yang ditawarkan, alamat lengkap, fasilitas kesehatan yang mencakup Faskes Tingkat I serta Faskes Gigi dengan pilihan instansi yang anda pilih sebagai tempat rujukan, serta yang terakhir khusus untuk Warga Negara Asing (WNA) yang ingin mendapatkan fasilitas BPJS.
4. Pilih biaya iuran perbulan. Ada 3 pilihan dari kelas III hingga kelas I dengan rentang biaya dari 25.500 hingga 59.500 ribu rupiah perbulannya.
5. Simpan data serta tunggu email notifikasi nomor registrasi di email anda. print lembar Virtual Accountnya
6. Lakukan pembayaran di bank yang telah ditunjuk seperti BNI, BRI, serta Mandiri.
7. Setelah menyerahkan uang serta Nomor Virtual pada Teller Bank nanti akan mendapat bukti pembayaran.
8. Sekarang BPJS kesehatan anda sudah aktif, silahkan cek email akan ada balasan dari BPJS berupa E-ID Card Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yg bisa diprint sendiri serta valid, Atau
9. Print kartu BPJS di kantor cabang BPJS terdekat. Ingat, tidak perlu mengambil nomor antrian lagi di Kantor BPJS, langsung saja ke bagian Print kartu BPJS nya, cukup memberikan semua data sebelumnya, form isiannya, Virtual account, serta bukti payment.

 Kelengkapan yang harus dibawa saat mengambil kartu BPJS, dengan metode pendaftaran online adalah sebagai berikut:

1. KTP asli dan fotocopy
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
3. Fotocopy Surat Nikah
4. 2 lembar Foto berwarna ukuran 3×4
5. Formulir Pendaftaran yang tadi didapatkan dari registrasi online
6. Lembar Virtual Account Number yang tadi didapatkan dari registrasi online

 
Cara Daftar BPJS Ofline :
Persyaratan dan kelengkapan dokumen :

1. Fotocopy  KK (kartu keluarga)
2. Fotocopy  KTP (kartu tanda penduduk) yang masih belaku
3. foto 3×4 berwarna 2 lembar

Prosedur Pendaftaran :

1. Siapkan berkas yg dibutuhkan  yakni FC KTP, FC KK, pas foto 3×4 berwarna 2 lembar, serta formulir yg diisi di tempat pendaftaran. Formulir yg diisi memiliki format yg sama dengan formulir online.
2. Datang ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdekat dan ambil nomor kode pendaftaran. Antisipasi antrian dengan mendatangi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sepagi mungkin.
3. Setelah mendapatkan nomor kode pembayaran, setorlah sejumlah uang ke bank yg telah ditunjuk seperti BNI, BRI, dan Mandiri.
4. Bawa bukti setoran ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan anda akan mendapatkan kartu anggota.

 
Alamat Kantor BPJS Kesehatan Kota Semarang
1. Kantor Cabang Semarang, Jl. Sultan Agung no. 144 Semarang telp. (024) 8447698
2. Kantor Layanan Operasional Kab. Semarang, Jl. Muh. Yamin No. 17 Ungarang
 

 

Jawaban :

  BPJS KETENAGAKERJAAN
 
1.  Peserta Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja 
      Prosedur :

• Beranggotakan pekerja sektor formal non-mandiri seperti PNS, TNI/POLRI, Pensiunan PNS/TNI/POLRI, BUMN, BUMD, Swasta, Yayasan, Joint Venture, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan.
• Pendaftaran dilakukan oleh pemberi Kerja/ instansi/ perusahaan dimana mereka mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

      Syarat-Syarat  :

• Fotokopi dan aslinya SIUP (Surat izin usaha perdagangan)
• Fotokopi dan aslinya NPWP Perusahaan
• Fotokopi dan aslinya Akta Perdagangan Perusahaan
• Fotokopi KTP (Kartu tanda penduduk) masing-masing karyawan,
• Fotokopi KK (Kartu keluarga) karyawan/pekerja yang akan di daftar,
• Pas Foto berwarna Karyawan/pekerja ukuran 2×3 1 Lembar.

  
2.   Peserta Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja
       Prosedur :

• Beranggotakan pekerja sektor informal maupun pekerja mandiri.
• Pendaftaran dilakukan oleh pekerja yang telah membentuk wadah/organisasi dimana terdiri dari minimal 10 orang dan mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan.

       Syarat-Syarat  :

• Surat izin usaha dari RT/RW/Kelurahan setempat
• Fotokopi KTP Pekerja
• Fotokopi KK masing-masing Pekerja
• Pas Foto berwarna masing-masing Pekerja ukuran

Alamat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang
1. Kantor Cabang Semarang 1,
     Jl. Pemuda 130 Semarang 50132
     PO Box 1062
     (024) 3520279
     (024) 3588880
     (024) 3588877

2. Kantor Cabang Ungaran
    Jl. Soekarno Hatta No 10 Ungaran
     (024) 6923036
     (024) 6926928
     (024) 6926929

3. Kantor Cabang Semarang  2
    Jl. Soekarno Hatta Nomor 78A, Semarang
    (024) 76747997
    (024)  76746681

 

 

Jawaban :

  KARTU KELUARGA
“PERUBAHAN DATA”
  
Syarat :

1. Surat Pengantar RT/RW
2. KK lama
3. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Kutipan Akta Kematian;
4. Asli dan Fotokopi Akta Perkawinan/Perceraian bagi yang pernah menikah/bercerai
5. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah, dan
6. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perceraian, bagi pengurangan anggota keluarga karena cerai.

Prosedur :

1. Setiap terjadi perubahan data dalam Kartu Keluarga seperti karena terjadi peristiwa Kelahiran, Kematian, Kepindahan, dll, Kepala Keluarga kita wajib melaporkan ke kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
2. Setiap melaporkan perubahan ke Kantor Kelurahan, kita harus membawa 2 (dua) lembar Kartu Keluarga yaitu yang disimpan oleh Kepala Keluarga dan oleh Ketua RT. Dari hasil perlaporan tersebut akan diterbitkan Kartu Keluarga baru.

 

Jawaban :

  MENDAPATKAN IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
 
Syarat:
Surat Izin Usaha Perdagangan memiliki tiga kategori yang dibedakan oleh besar dan kecilnya modal usaha yang digunakan untuk usaha perdagangan:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil diperuntukan bagi usaha yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,00 ( di luar tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha )
2. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah diperuntukan bagi usaha dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya antara Rp 200.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 ( di luar tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha )
3. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar diperuntukan bagi usaha dengan modal disetor dan kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 ( di luar tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha )

 
Prosedur :
 Tempat pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan dilakukan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Tingkat II atau setingkat dengan Kabupaten atau Kotamadya setempat.
 Bagi Kabupaten atau kota yang sudah di lengkapi unit pelayanan terpadu bisa mendapatkannya di sana berikut dengan perizinan lainnya.
 
Tahapan dan Persyaratan

1. Pemilik atau pelaku usaha mengurus sendiri atau melalui kuasa yang dikuasakan ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk mengurus perizinan.
2. Mengambil formulir pendaftaran, mengisi formulir SIUP / PDP bermaterai Rp 6.000 yang ditandatangani oleh pemilik usaha, Kemudian formulir yang sudah diisi kemudian di fotocopy sebanyak dua rangkap, yang dilengkapi dengan syarat – syarat berikut :
   • Fotocopy akte pendirian usaha  atau badan hukum sebanyak 3 lembar
   • Fotocopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) sebanyak 3 lembar
   • Fotocopy NPWP ( No Pokok Wajib Pajak ) sebanyak 3 lembar
   • Fotocopy ijin gangguan atau HO sebanyak 3 lembar
   • Neraca perusahaan sebanyak 3 lembar
   • Gambar denah lokasi tempat usaha
3. Untuk biaya pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan ditentukan oleh masing masing daerah melalui peraturan daerah masing – masing. Karena itu di tiap daerah tarif yang di tentukan berbeda – beda.

 
Surat Izin Usaha Perdagangan sangat anda perlukan untuk menunjang usaha perdagangan anda, dengan adanya Surat Izin Usaha Perdagangan maka usaha yang anda jalankan akan lebih aman dan anda pun tenang karena terhindar dari berbagai masalah perijinan yang sering berakibat hingga penggusuran tempat usaha anda.
Persyaratan Izin Lebih Detail Perseroan Terbatas (PT) :

1. Fotocopy Akta pendirian berbentuk Perseroan dari Notaris.
2. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Instansi berwenang
3. Fotocopy KTP Pemilik / Dirut Utama / Penanggungjawab perusahaan
4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha
5. Fotocopy Izin Gangguan / HO
6. Fotocopy NPWP perusahaan
7. Neraca awal perusahaan
8. Pasfoto 4 x 6 Koperasi Fotocopy Akta pendirian koperasi yang mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang
9. Fotocopy KTP Pemilik / Dirut  Utama / Penanggungjawab perusahaan
10. Fotocopy Izin Gangguan / HO
11. Fotocopy NPWP perusahaan
12. Neraca awal perusahaan
13. Pasfoto 4 x 6 Persekutuan Comanditer (CV) Fotocopy Akta pendirian perusahaan / akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri
14. Fotocopy KTP Pemilik / Penanggung jawab perusahaan
15. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha
16. Fotocopy Izin Gangguan / HO
17. Fotocopy NPWP perusahaan
18. Neraca awal perusahaan
19. Pasfoto 4 x 6 Perusahaan Perseorangan (PO) Fotocopy SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang menerbitkan SIUP tersebut
20. Fotocopy Akta atau Penunjukkan tentang Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan
21. Fotocopy KTP Penanggung jawab Kantor cabang
22. Fotocopy TDP Kantor Pusat
23. Fotocopy HO dari Pemerintah tempat kedudukan Kantor  Cabang.

 

Jawaban :

 

Syarat dan Cara Mendapatkan NPWP
 
Syarat :

A.   Yang Wajib Mendaftarkan Diri

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, meliputi:

1.  Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
   • hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
   • menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
   • memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak;
2. Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
   • hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
   • menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
   • memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
3.  Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;
4.  Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation); dan
5. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 
B.   Syarat-Syarat Pembuatan NPWP

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

       1.  Wajib Pajak Orang Pribadi:

Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:

• fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
• fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:

• fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau
• fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:

• fotokopi Kartu NPWP suami
• fotokopi Kartu Keluarga
• fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

 
       2.   Wajib Pajak Badan :

Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit (profit oriented) berupa :

• fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
• fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
• fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.

Untuk Wajib Pajak badan yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented) dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa: 

• fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi
• surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW).

Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk  bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), berupa :

• fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation);
• fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
• fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
• fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

C.     Wajib Pajak Bendaharawan:

Untuk Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa:

1. fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara; dan
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

D.    Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Dokumen yang dilampirkan berupa:

1. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk;
2. surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan
3. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan; atau
4. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik atau surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

 
Prosedur :

Tata Cara Pendaftaran

1.   Secara Elektronik melalui e-Registration

Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Dokumen- dokumen yang dipersyaratkan di atas, kemudian dikirimkan ke KPP tempat Wajib Pajak mendaftar. Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.

2.   Secara Langsung

Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan. Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan: secara langsung, melalui pos; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
 
Lama Penyelesaian :
Setelah seluruh  persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat. KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat.
 

 

Jawaban :

  MENDAPATKAN IZIN USAHA TETAP (IUT)
 
Syarat :
 
Ketentuan izin Usaha Tetap: Izin Usaha Tetap diberlakukan sebagai ketentuan apabila:
1.        Telah berproduksi,
2.        Telah melebihi batas waktu yang diberikan (3 tahun).
 
Syarat membuat izin Usaha Tetap
1.        Fotokopi Akte Notaris dan Perubahan.
2.        Fotokopi SK Kehakiman dan Perubahan.
3.        Fotokopi domisili.
4.        Fotokopi NPWP.
5.        Fotokopi SP BKPM (Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal).
6.        Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
7.        Fotokopi izin Mendirikan Bangunan (IMB).
8.        Sewa menyewa kantor.
9.        Fotokopi Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO.
10.    Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
 
 
Prosedur :
 
Proses Pengurusan IUT dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD).
Untuk pengurusnya silakan datang ke BKPM atau BKPMD yang tertera di bagian kontak.
Masa Berlaku Izin Usaha Tetap (IUT) untuk Penanaman Modal Asing (PMA) berlaku selam 30 (tiga puluh) tahun.
Izin Usaha Tetap untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berlaku selama perusahaan beroperasi/ berprodukasi.

 

Jawaban :

  MENDAPATKAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
 
Prosedur dan Persyaratan Untuk mendapatkan KUR berbeda di tiap Bank Pelaksana.
Untuk bisa melihat daftar lengkap prosedur dan persyaratan tersebut silakan klik tautan dibawah ini :
1.        Bank BRI
http://komite-kur.com/bank_bri.asp
2.        Bank Mandiri
http://komite-kur.com/bank_mandiri.asp
3.        Bank BNI
http://komite-kur.com/bank_bni.asp
4.        Bank BTN
http://komite-kur.com/bank_btn.asp
5.        Bank Syariah Mandiri
http://komite-kur.com/bank_syariah_mandiri.asp
6.        Bank Bukopin
http://komite-kur.com/index.php?pilih=hal&id=15

 

Jawaban :

  Mengurus Akta Catatan Sipil Yang Rusak atau Hilang
 
 
Syarat :
Untuk menduplikasi kutipan akta yang hilang dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

1. Surat pernyataan rusak/hilang dari yang bersangkutan
2. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat
3. Fotokopi kutipan akta yang hilang
4. Menyerahkan kembali kutipan akta asli yang rusak
5. Fotokopi KK dan KTP
6. Penetapan Pengadilan mengenai Ganti Nama atau jenis kelamin
7. Dokumen Imigrasi (hanya bagi warga negara asing)

Khusus untuk duplikat akta kematian ditambah :
 

1. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ahli waris
2. Surat pernyataan ahli waris dari pemohon
3. Asli dan Fotokopi KK dan KTP ahli waris
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan/Surat Nikah

Prosedur :

1. Pemohon mengajukan duplikat Kutipan Akta Pencatatan Sipil
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
3. Petugas registrasi membuat duplikat Kutipan Akta Pencatatan Sipil sekaligus membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil
4. Petugas registrasi merekam ke dalam database kependudukan
5. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan duplikat Kutipan Akta Pencatatan Sipil
6. Pemohon menerima Kutipan Akta Catatan Sipil

 

Jawaban :

  JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
 
Syarat :
 
Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok yaitu:
1.        PBI Jaminan Kesehatan
Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
2.        Bukan PBI jaminan kesehatan
Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari:
A.    Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya
B.     Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya
C.     Bukan pekerja dan anggota keluarganya
 
 
Prosedur :
 
Prosedur Pendaftaran Peserta JKN dapat mendaftar di BPJS Kesehatan secara Online.
Hal-hal yg harus dipersiapkan sebelum Pendaftaran Peserta BPJS Kesehatan secara Online :
1.        Kartu Tanda Penduduk
2.        Kartu Keluarga
3.        Kartu NPWP
4.        Alamat E-mail dan No. HP yg bisa dihubungi Calon Peserta mengisi Isian secara lengkap (Nama, Tgl. Lahir, Alamat, Email dll)
5.        Besaran Iuran adalah sesuai dengan Kelas Perawatan yg anda pilih :
A.       KELAS III = Rp. 25.500/Bulan
B.       KELAS II = Rp. 42.500/Bulan
C.       KELAS I = Rp. 59.500/Bulan
6.        Setelah menyimpan Data, Sistem akan mengirimkan Email Notifikasi Nomor Registrasi ke Alamat Email sesuai dengan yang diisikan oleh Calon Peserta
7.        Agar e-ID dapat digunakan / aktif, Calon Peserta agar melakukan pembayaran di Bank Setelah Calon Peserta melakukan pembayaran di Bank, maka peserta dapat mencetak e-ID dengan link yang terdapat pada Email Notifikasi.
8.        Untuk mendaftar secara online dapat klik di http://www.bpjs-kesehatan.go.id/statis-17-pendaftaranpeserta.html

 

Jawaban :

  MENDAPATKAN SERTIFIKAT DOSEN
 
Syarat :

1. Minimum S2/setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi
2. Dosen tetap
3. Masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun di perguruan tinggi tempat dosen bekerja sebagai dosen tetap
4. Jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli
5. Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap. Tugas tambahan dosen sebagai unsur pimpinan di lingkungan perguruan tinggi diperhitungkan sks-nya sesuai aturan yang berlaku
6. Dosen yang belum Magister (S2)/setara dapat mengikuti sertifikasi apabila (a) mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen, atau mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV/c
7. Dosen yang mendapatkan izin belajar dari pemimpin Perguruan Tinggi atas biaya sendiri serta tidak meninggalkan tugas pokok sebagai dosen
8. Dosen yang telah selesai mengikuti tugas belajar dapat diikutkan sertifikasi apabila:
9. telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar,telah diberi tugas mengajar oleh Ketua Jurusan atau yang berwenang memberi tugas mengajar, dan telah aktif mengajar paling tidak 5 (lima) kali pada kelompok yang sama yang akan dimintai menilai kinerjanya sesuai instrumen persepsional mahasiswa.

 

Jawaban :

  PASPOR

Syarat :
 
1.        Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, mengisi formulir dan melampirkan persyaratan:

• Kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku atau resi permohonan kartu tanda penduduk;
• Kartu keluarga;
• Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
• Surat izin dari instansi yang berwenang bagi yang akan bekerja di luar negeri;
• Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Surat penetapan ganti namadari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama.  

 
2.        Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar Wilayah Indonesia, mengisi formulir dan melampirkan persyaratan:

• Kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
• 2. Paspor lama.  

 
3.        Persyaratan Penggantian Paspor Biasa Karena Hilang atau Rusak

• Melampirkan surat keterangan kehilangan paspor dari Kepolisian setempat bagi yang paspornya hilang;
• Melapor ke Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk memberikan keterangan tentang kerusakan atau kehilangan paspor yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
• Berkas yang bersangkutan diteruskan ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan keputusan;
• Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat berupa persetujuan atau penolakan atau penundaan;
• Apabila permohonan penggantian disetujui, persyaratan dan proses penyelesaian dapat dilaksanakan seperti permohonan paspor baru.  

 
4.        Persyaratan Penggantian Paspor Biasa Karena Habis Masa Berlaku atau Karena Halaman Paspor Penuh, bagi Paspor Biasa yang diterbitkan sejak bulan September 2008, melampirkan

• Paspor Biasa;
• Kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku atau resi permohonan kartu tanda penduduk; dan
• Kartu keluarga.

 
Prosedur :
 

1. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia: Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi
2. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia

 
Penerbitan Paspor biasa di Kantor Imigrasi dilakukan melalui tahapan:

1. Pemohon atau yang diberi kuasa mengisi formulir sesuai dengan kolom yang ditentukan. Dalam hal permohonan diajukan melalui website, yang selanjutnya disebut pra permohonan, pemohon atau yang diberi kuasa wajib mengisi formulir elektronik dan memindai persyaratan.
2. Selanjutnya permohonan paspor diajukan kepada petugas loket pada Kantor Imigrasi oleh pemohon atau yang diberi kuasa disertai persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hal permohonan diajukan melalui website, pemohon atau yang diberi kuasa wajib menyerahkan tanda bukti pra permohonan.
3. Petugas loket memeriksa kebenaran persyaratan asli yang dibawa oleh pemohon atau yang diberi kuasa dan selanjutnya melakukan pemindaian dokumen, memeriksa hasil pemindaian serta memeriksa daftar pencegahan.
4. Petugas loket menolak permohonan dan memberikan bukti penolakan, apabila ditemukan rincian biodata pemohon sama dengan daftar pencegahan.
5. Petugas loket memberikan tanda terima kepada pemohon yang telah memenuhi persayaratan dan namanya tidak  tercantum dalam daftar pencegahan.
6. Pada hari yang ditentukan, pemohon menuju ke loket Bendahara Penerima untuk melakukan proses pembayaran.
7. Bendahara penerima setelah menerima pembayaran, memasukkan nomor perforasi paspor dan mencetak serta  memberikan tanda terima pembayaran kepada pemohon.
8. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan untuk proses pengambilan foto wajah dan sidik jari sesuai nomor antrian yang tertera dalam slip  antrian. Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor antrian pada layar monitor. Pemohon wajib datang pada saat pengambilan foto wajah dan sidik jari. Petugas Imigrasi melakukan pengambilan foto wajah dan sidik jari terhadap pemohon sesuai dengan nomor antrian.
9. Setelah proses pengambilan foto dan sidik jari, pemohon menunggu panggilan lagi untuk proses wawancara.
10. Pemohon wajib datang dengan menunjukkan dokumen asli sebagai persyaratan pada saat proses wawancara.
11. Petugas wawancara melakukan penelitian tentang kelengkapan dokumen persyaratan asli, mencetak biodata pemohon, dan selanjutnya pemohon menandatangani hasil pencetakan dan blangko paspor.
12. Petugas wawancara dapat menangguhkan proses selanjutnya apabila pada hasil penelitian ditemukan kecurigaan tentang identitas dan jati diri pemohon untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan apabila hasil penelitian lanjutan terbukti  adanya pelanggaran keimigrasian maka permohonannya dapat ditolak.
13. Setelah proses wawancara selesai dan dinyatakan memenuhi persyaratan, pemohon dipersilahkan kembali lagi untuk mengambil paspor dalam waktu yang telah ditentukan, selanjutnya berkas permohonan diteruskan kepada petugas pencetakan.
14. Petugas Imigrasi, melakukan pencetakan halaman biodata pemohon dan halaman catatan resmi /official notes serta halaman pengesahan/endorsements (jika diperlukan) dan melakukan laminasi blangko paspor dan selanjutnya melakukan uji kualitas pencetakan dan laminasi.
15. Jika ditemukan cacat produksi maka dilakukan penggantian blangko paspor tanpa dikenakan tarif.
16. Kepala Bidang / Kepala Seksi yang berwenang membubuhkan paraf pada paspor dan selanjutnya Kepala Kantor Imigrasi menandatangani paspor dan menyerahkan kembali kepada Petugas Imigrasi untuk dilakukan peneraan cap  dinas dan pemindaian halaman tanda tangan Kepala Kantor.
17. Petugas Loket menyerahkan paspor kepada pemohon atau yang diberi kuasa dan pemohon atau yang diberi kuasa menandatangani tanda bukti penerimaan paspor pada kolom penerimaan.
18. Waktu penyelesaian permohonan paspor paling lama 4 (empat) hari kerja setelah proses wawancara.
19. Waktu penyelesaian permohonan paspor sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku bagi paspor yang rusak, hilang atau duplikasi.  

 
Saat ini tersedia layanan paspor elektronik di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Soekarno Hatta, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Tanjung Priok, Surabaya dan Batam.
Untuk informasi password lainnya dapat dtemukan di  http://www.imigrasi.go.id/
Untuk pertanyaan tentang prosedur online dapat ditemukan di http://ipass.imigrasi.go.id:8080/xpasinet/faces/general/faqweb.pdf
 
Perpanjangan Paspor :
1.   Penggantian Paspor Biasa dilakukan jika: 2.  Penggantian Paspor Biasa yang masa berlakunya habis, halaman penuh, atau rusak pada saat diluar proses penerbitan ditindaklanjuti dengan pencabutan.
3.  Penggantian Paspor Biasa yang rusak pada saat proses penerbitan ditindaklanjuti dengan pembatalan.
4.  Dalam hal Paspor Biasa hilang, penggantian dokumen Paspor dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratansebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

 
Pengurusan bisa dilakukan di kantor imigrasi terdekat atau secara online.
Untuk pengurusan secara online di kantor imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dapat dilihat di tautan dibawah ini https://onlinedpri.imigrasi.go.id/
Untuk pengurusan secara online lainnya dapat dilihat di tautan dibawah ini http://ipass.imigrasi.go.id:8080/xpasinet/faces/InetMenu.jsp
 
MASA BERLAKU PASPOR BIASA

• Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
• Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannnya.
• Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada point 2 ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prosedur Perpanjangan :

• Paspor lama (asli dan fotokopi)
• KTP (asli dan fotokopi)
• KK (asli dan fotokopi)
• Akta lahir (asli dan fotokopi)
• Ijasah terakhir (asli dan fotokopi)

• Menuju ke Loket Verifikasi untuk pengecekan dokumen-dokumen dan mengambil nomor antrian.
• Membayar di Kasir. Biaya resmi perpanjangan paspor adalah Rp 255.000
• Dipanggil masuk ke Ruang Foto dan Wawancara untuk wawancara singkat, rekam sidik jari, pengambilan foto, dan rekam tanda tangan.
• Menerima tanda bukti perpanjangan paspor yang bisa dipakai untuk mengambil paspor.

 
Paspor Hilang atau Dicuri Untuk pengurusan paspor hilang atau dicuri bisa dilakukan secara online lewat tautan dibawah ini http://lsp.imigrasi.go.id/lsp/

 

Jawaban :

  Syarat Masuk Akademi Kepolisian

Syarat :
Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (pria atau wanita)
2. Usia minimal 16 tahun, maksimal 21 tahun, pada saat pembukaan pendidikan
3. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Sehat jasmani dan rohani (Surat Keterangan Sehat dari institusi kesehatan)
6. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK)
7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian.

Persyaratan Lain
1.        Berijazah serendah-rendahnya SMU/Madrasah Aliyah jurusan IPA/IPS dengan ketentuan:
A.       Bagi yang berusia keurang dari 17 tahun dengan ketentuan:
a.         Nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 8; atau,
b.        Nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 7.25-7.99 harus memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL diatas 500;
B.       Bagi yang berusia 17 s.d. 21 tahun memiliki nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 7.35.
2.        Bagi lulusan tahun 2013 (yang masih kelas III) mengunakan nilai rata-rata Rapor kelas III semester 1 dengan ketentuan:
A.       Bagi yang berusia kurang dari 17 tahun nilai rata-rata minimal 8;
B.       Bagi yang berusia 17 s.d. 21 tahun nilai rata-rata minimal 7.25;
C.       Setelah dinyatakan lulus menyerahkan ijazah dan diberlakukan persyaratan lain poin a;
3.        Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
A.       Pria: 165 cm
B.       Wanita: 163 cm
4.        Belum pernah menikah dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam masa pendidikan
5.        Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri (Masa Dinas Surut tidak diperhitungkan)
6.        Memperoleh persetujuan dari orang tua/wali
7.        Tidak terikat perjanjian ikatan Dinas dengan suatu instansi lain;
8.        Pada saat mendaftar telah berdomisili di wilayah Polda pendaftaran minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat atau Kartu Keluarga (KK) (bagi yang berusia 17 tahun keatas), atau surat keterangan Kepala Desa/Lurah berdasarkan KK (bagi yang belum beruia 17 tahun). Bagi yang masih menempuh pendidikan dan lulus belum 1 (satu) tahun dibuktikan dengan rapor/ijazah dari sekolah yang berada di wilayah Polda pendaftaran;

 
9.        Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:
A.       Mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
B.       Bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna Akpol
10.    Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian baik tingkat Panda dan tingkat Panpus dengan sistem yang sudah ditentukan.
 

 

Jawaban :

 

Informasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan kemennkeu

Layanan ini berisi informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Untuk pencarian peraturan dan informasi lebih lanjut, dapat dilihat pada tautan di  http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/

 

Jawaban :

  INFORMASI TELEPON (TELKOM INDONESIA)
“PASANG BARU”
 
 
Prosedur :
Permohonan pemasangan baru Fixed Line, Speedy, dan Flexi Classy kepada Telkom Indonesia bisa kita lakukan dengan dua cara, baik offline maupun online.
A.    Permohonan offline dapat dilakukan dengan cara mengunjungi langsung kantor  pelayanan Telkom Indonesia di daerah masing-masing:
B.     Adapun permohonan online dapat dilakukan melalui website resmi Telkom Indonesia di tautan dibawah.
http://www.telkom.co.id/contact/request.php
 
Adapun daftar layanan yang tersedia beserta informasi harganya dapat dilihat di tautan dibawah.
http://www.telkom.co.id/produk-layanan/

 

Jawaban :

  KEBERANGKATAN HAJI
 
Prosedur :

1. Mendaftarkan diri (membuka tabungan haji) di Bank Penyelenggara Ibadah Haji dengan membawa fotocopy KTP,dan uang setoran awal minimal Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Jika Saldo telah mencapai 20 juta, maka Bank akan memberikan formulir dan meminta calon Haji untuk melengkapi persyaratan (passport, foto, dsb) dan melunasi sisa kekurangan biaya Ibadah Haji.
3. Berkas persyaratan yang telah dipenuhi (point 2) dibawa ke Departemen Agama (Depag) setempat. Bisa dilakukan sendiri atau oleh pihak bank.
4. Dari Departemen Agama (Depag) didapatkan nomor porsi.
5. Tunggu pengumunan resmi apakah nomor porsi termasuk pada kelompok keberangkatan di tahun berjalan atau tidak (atau tahun berikutnya).
6. Biasanya pihak bank juga akan menghubungi / memberitahukan.
7. Jika ternyata kita termasuk kelompok keberangkatan pada tahun berjalan, lakukan pengisian formulir dari Depag (Mengisi formulir pernyataan, bahwa kita akan mengambil jatah keberangkatan). Formulir dari Depag harus disertai hasil test kesehatan dari puskesmas sesuai pembagian wilayah.
8. Mengikuti manasik pada KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) tertentu atau ikut Depag.
9. Tunggu pengumuman kloter, jadwal Keberangkatan/ kepulangan. Informasi bisa juga dilihat di KBIH.
10. Mengambil buku pedoman, tas dan perlengakapan lain.
11. Berangkat ke Tanah Suci, menunaikan Ibadah Haji. Insya Allah

 

Jawaban :

  MELAPORKAN KEJADIAN LALU LINTAS
 
Syarat :
1.        SMS 1717 Lantas Masyarakat dapat mempergunakan fasilitas ini sebagai media untuk melaporkan/menginformasikan, komplain, bertanya atau meminta informasi apapun seputar lalu lintas, dalam daerah Direktorat Lalu lintas Polda Metropolitan Jakarta Raya.
Caranya cukup mengetik (text) laporan/pertanyaannya secara langsung seperti chatting, tidak memerlukan format ketik tertentu. SMS akan dijawab langsung oleh petugas di gedung Traffic Management Center (TMC) di Pancoran, Jakarta Selatan.
Contoh:
Selamat siang pak, apakah lalulintas di sekitar perempatan Cawang lancar atau padat? Lalu kirim ke 1717 (untuk semua operator GSM , Flexi dan Mobile 8) dengan tarif Rp1000,-/SMS.
 
2.        SMS 1717 Infokrim dan Humas Masyarakat dapat melaporkan/menginformasikan kejadian atau kasus-kasus kriminal dll yang membutuhkan bantuan dan penanganan Polisi, juga sebagai media untuk menyampaikan/memberikan informasi/saran yang berguna bagi kepolisian atau informasi umum lainnya.
Caranya cukup mengetik (text) laporan/pertanyaannya secara langsung seperti chatting, tidak memerlukan format ketik tertentu. SMS akan dijawab langsung oleh petugas di Command Center gedung Biro Operasi di Semanggi, Jakarta Selatan.
Contoh Infokrim:
Selamat malam pak, di lingkungan kami ada pengedar Narkoba. Tolong ditindak, karena sangat meresahkan warga.
Contoh Humas:
Selamat pagi pak, hari ini mobil SIM keliling berada di mana?
Lalu kirim ke 1717 (untuk semua operator GSM , Flexi dan Mobile 8) dengan tarif Rp1000,-/SMS

 

Jawaban :

  SURAT NIKAH
 
Syarat :

1. Surat keterangan untuk nikah (model N1),
2. Surat keterangan asal-usul (model N2),
3. Surat persetujuan mempelai (model N3),
4. Surat keterangan tentang orang tua (model N4),
5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya.
6. Bukti imunisasi TT1 calon pengantin wanita, Kartu imunisasi, dan Imunisasi TT II dari Puskesmas setempat.
7. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp 30.000,-.
8. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orangtua/wali;
9. Pas foto ukuran 3 x 2 sebanyak 3 lembar;
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum berumur 16 tahun;
11. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing;
12. Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;
14. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.

Prosedur :
A.  Calon Suami :

1. Pengantar RT-RW dibawa ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan Isian Blangko N1, N2, N3 & N4.
2. Datang ke KUA setempat untuk mendapatkan Surat Pengantar/Rekomendasi Nikah (Jika calon Istri beralamat lain daerah/Kecamatan).
3. Jika calon Istri se daerah/Kecamatan, berkas calon Suami diserahkan ke pihak calon Istri.

lampiran :

1. Fotokopi KTP
2. Akte Kelahiran & C1 (Kartu KK).
3. Pas Potho 3 x 4 = 2 lbr, jika calon istri luar daerah,
4. Pas Potho 2 x 3 = 5 br, jk calon istri sedaerah/Kecamatan

 
B.  Calon Istri:

1. Pengantar RT-RW dibawa ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan Isian Blangko N1, N2, N3 & N4.
2. Datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan Nikah dan pemeriksaan administrasi (bersama Wali dan calon suami)
3. Calon Suami & Calon Istri sebelum pelaksanaan nikah akan mendapatkan Penasihatan Perkawinan dari BP4.

Lampiran :

1. Fotokopi KTP,
2. Akte Kelahiran & C1 (Kartu KK) calon pengantin
3. Fotokopi Kartu Imunisasi TT 
4. Pas Photo latar biru ukuran 2 X 3 masing-masing calon pengantin 5 lembar. 
5. Akta Carai dari Pengadilan Agama bagi janda/ duda cerai. 
6. Dispensasi Pengadilan Agama bila usia kurang dari 16 putri dan 19 putra. 
7. Izin atasan bagi anggota TNI/ POLRI
8. Surat Keterangan Kematian Ayah bila sudah meninggal 
9. Surat Keterangan Wali jika Wali tidak sealamat dari Kelurahan setempat 
10. Dispensasi Camat bila kurang dari 10 hari 
11. N5 (surat ijin orang tua) bila usia calon pengantin kurang dari 21 tahun. 
12. N6 (Surat Kematian suami/istri) bagi janda/duda meninggal dunia

Biaya :
1.        Gratis jika menikah di KUA
2.        Rp. 600.000 jika di luar KUA
 

 

Jawaban :

  SIM  PEMBUATAN BARU
 
 
Syarat :
1. Usia

• SIM A (Kendaraan roda empat) pemohon berusia setidaknya 17 tahun
• SIM B I dan B II (Kendaraan berat) pemohon berusia setidaknya 20 tahun
• SIM C (Kendaraan roda dua) pemohon berusia setidaknya 17 tahun
• SIM D bagi pemohon penyandang cacat dan berusia setidaknya 17 tahun
• SIM Umum pemohon berusia setidaknya 21 tahun

2. Pas Foto
3. KTP Asli & Fotokopi KTP (4 Lembar)
4. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan disertai fotokopi KTP dan pas foto
2. Mengikuti ujian teori yang diadakan, apabila lulus ujian maka akan melanjutkan ke tahapan berikutnya
3. Menjalani ujian praktik sesuai dengan jenis SIM yang di kehendaki
4. Pemohon yang lulus dalam ujian teori dan praktik akan dipanggil untuk pembuatan SIM

Biaya :

1. SIM A Rp 120.000,00
2. SIM B I Rp 120.000,00
3. SIM B II Rp 120.000,00       
4. SIM C Rp 100.000,00  
5. SIM D Rp 50.000,00
6. SIM Internasional Rp 250.000,00
7. Uji Keterampilan Mengemudi Melalui Simulator Rp 50.000,00
8. Asuransi Rp 30.000,00

 

Jawaban :

  SIM PENERBITAN HILANG / RUSAK
 
 
Syarat :

1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter
2. Laporan Polisi Kehilangan SIM
3. Membayar Formulir di BII/BRI
4. Mengisi Formulir Permohonan
5. Melampirkan KTP
6. Apabila KTP ikut hilang, harap diurus terlebih dahulu

 
Prosedur :

1. Mengurus Surat Keterangan Kesehatan di Bagian Pemeriksaan Kesehatan.
2. Mengisi Formulir Pendaftaran di Loket SIM Hilang.
3. Mengurus AKDP (Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi) di Loket Asuransi.
4. Mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran. Semua persyaratan tersebut di atas diserahkan ke Loket Pendaftaran kemudian pemohon akan menerima tanda bukti untuk pengambilan SIM.
5. Pengambilan Foto diri Pemohon untuk SIM, yaitu pengambilan Foto, Sidik Jari, dan konfirmasi data pribadi yang tercantum di Formulir Pendaftaran.
6. Pengambilan SIM dengan menggunakan tanda bukti pengambilan SIM.
7. Pengambilan Kartu AKDP dengan menggunakan tanda bukti pengambilan kartu AKDP.

 

Jawaban :

  PERPANJANGAN SIM
 
 
Syarat :

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. KTP Asli & Fotokopi KTP (4 lembar)
3. SIM Asli
4. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter
5. Uji Keterampilan Mengemudi Melalui Simulator Rp 50.000,00
6. Asuransi Rp 30.000,00

Prosedur :
Mengisi formulir perpanjangan disertai fotokopi KTP dan pas foto. Pemohon yang membawa lengkap surat-surat sesuai dengan persyaratan di bawah akan dipanggil untuk pembuatan SIM.

Biaya :

1. SIM A Rp 80.000,00
2. SIM B I Rp 80.000,00
3. SIM B II Rp 80.000,00
4. SIM C Rp 75.000,00
5. SIM D Rp 30.000,00

 

Jawaban :

  SIM INTERNASIONAL
 
 
Syarat :

1. KTP Asli & Fotokopi
2. Paspor Asli & Fotokopi
3. SIM yang Masih Berlaku
4. KITAP Asli & Fotokopi (WNA)
5. Materai Rp 6.000,00
6. Pas foto 4x6 (3 lembar) terbaru

Prosedur :

1. Pengurusan SIM Internasional harus dilakukan secara langsung oleh pemohon di Jakarta dan tidak boleh diwakilkan
2. Foto dilaksanakan dengan ketentuan memakai dasi (pria) dan blazer (wanita). Foto menggunakan latar belakang biru. 

Biaya :
Berdasarkan PP 50 Tahun 2010 tentang PNBP yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. SIM Internasional Baru Rp 250.000,00
2. SIM Internasional Perpanjang Rp 225.000,00

 

Jawaban :

  STNK - PEMBUATAN BARU
 
Syarat :

1. Atas Nama Perorangan

• Tanda jati diri yang sah (KTP, SIM, KITAS)
• Faktur
• PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
• Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan
• Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, harus dilampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat izin.
• Surat keterangan bagi kenderaan bermotor angkutan penumpang umum
• Sertifikat uji type, tanda bukti lulus uji type

 
2. Atas nama Badan Hukum

• Salinan akte pendirian perusahaan
• Keterangan domisili perusahaan
• NPWP
• Surat kuasa bermaterai, ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan (diatas kop surat)
• Faktur
• PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
• Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan
• Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, harus dilampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat izin.
• Surat keterangan bagi kenderaan bermotor angkutan penumpang umum
• Sertifikat uji type, tanda bukti lulus uji type

Prosedur :
1.  Langkah-langkah pengesahan STNK baru adalah sebagai berikut:

• Datang ke Samsat dengan persyaratan lengkap
• Mengisi formulir
• Ke loket pendaftaran, persyaratan dan identitas kita sebagai pemilik kendaraan akan diteliti
• STNK akan disahkan dan dicetak dengan komputer
• Korektornya adalah Kanit Min Regident dan Kasi Pajak, kita akan diberitahu jika sudah selesai.
• Membayar ke kasir
• STNK jadi dan akan diserahkan kepada kita.

2.  Syarat/Dokumen yang dibutuhkan untuk pengesahan mencakup

A. Perorangan

• Tanda Jati Diri yang sah + satu lembar foto copy
• STNK dan Foto Copy
• BPKB dan Foto Copy 
• Surat pernyataan pemilik kenderaan bermotor bahwa tidak terjadi perubahan identitas pemilik atau spektek kendaraan bermotor

B. Badan Hukum

• Salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy
• Keterangan domisili
• NPWP
• Surat kuasa
• STNK dan Foto Copy
• BPKB dan Foto Copy
• Surat pernyataan pemilik kenderaan bermotor bahwa tidak terjadi perubahan identitas pemilik atau spektek kendaraan bermotor

C.  Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)

• Surat tugas/surat kuasa
• STNK dan Foto Copy
• BPKB dan Foto Copy
• Surat pernyataan pemilik kenderaan bermotor bahwa tidak terjadi perubahan identitas pemilik atau spektek kendaraan bermotor

D. Pengesahan oleh petugas, dilaksanakan secara :

• Manual dengan cap dan tanda tangan
• Komputerisasi dengan menggunakan register komputer
• Bukti pungutan PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan Premi Angsuran Jasa Raharja (khusus kendaraan umum) tahun sebelumnya.

 

Jawaban :

  SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
(SKCK )
 
 
Syarat :
Membuat SKCK Baru:

1. Membawa Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan tempat domisili pemohon.
2. Membawa fotokopi KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera di Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan.
3. Membawa fotokopi Kartu Keluarga.
4. Membawa fotokopi Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
5. Membawa Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar.
6. Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah disediakan di kantor Polisi dengan jelas dan benar.
7. Pengambilan Sidik Jari oleh petugas.

Memperpanjang masa berlaku SKCK:

1. Membawa lembar SKCK lama yang asli/legalisir (Maksimal telah habis masanya selama 1 tahun)
2. Membawa fotokopi KTP/SIM.
3. Membawa fotokopi Kartu Keluarga.
4. Membawa fotokopi Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
5. Membawa pas foto terbaru yang berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar.
6. Mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor Polisi.

Prosedur :

1. RT/RW (membuat surat keterangan untuk ke kelurahan)
2. Kantor Kelurahan (surat keterangan ke kecamatan)
3. Kantor Kecamatan (surat keterangan ke Kantor Kepolisiian)

 

Jawaban :

  Cara Mengurus BPKB Yang Hilang
 
Syarat :

1. Fotokopi KTP Pemilik/Pelapor:

•  Apabila belum balik nama dilampiri kuitansi pembelian asli.
• Surat Kuasa Jika dikuasakan dan fotokopi KTP yang dikuasakan.
• Bila pemilik kedua melampirkan kuitansi pembelian Asli.

2.  Fotokopi STNK dan Notice (Catatan/Struk/Laporan) Pajak yang berlaku.
3.  Cek fisik yang dilegalisir dan tanda periksa kendaraan
4.  Surat laporan kehilangan dari kepolisian serta tidak masuk dalam daftar pencarian barang.
5.  Berita Acara singkat dari Reskrim
6.  Surat Pernyataan hilang dari pemilik (di atas materai 6.000).
7.  Surat Tanda Penerimaan Laporan/Laporan Polisi.
8.  Surat Pernyataan dari salah satu Bank, bahwa kendaraan bermotor tersebut tidak sedang dalam jaminan/agunan kredit bermaterai.
9.  Bukti telah diumumkan ke Media:

• Media Cetak/Koran minimal 2 kali (melampirkan kuitansi dan kliping koran).
• Radio minimal 2 kali dalam satu bulan melampirkan kuitansi.

10. Fotokopi BPKB yang lama (minimal tahu nomornya)
11. Fotokopi Akte/SIUP/SITU perusahaan bila kendaraan bermotor atas nama perusahaan

 

Jawaban :

  PENDIRIAN CV

Syarat:
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, CV diatur dalam Pasal 16 s.d. 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagaimana juga proses pendirian firma, dan pada prakteknya di Indonesia telah menjadi suatu kebiasaan bahwa setiap orang yang hendak mendirikan CV, dibuat dalam Akta Notaris (Otentik), dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, serta kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.
Oleh karena terdapatnya kesamaan dalam pendirian tersebut, maka tahap-tahap pendirian CV adalah sebagai berikut :
1. Mempersiapkan ihtisar isi resmi dari Akta Pendirian CV, yang meliputi :

• Nama lengkap, pekerjaan & tempat tinggal para pendiri;
• Penetapan nama CV;
• Keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus (maksud dan tujuan);
• Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;
• Saat mulai dan berlakunya CV;
• Klausula-klausula  penting lain yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;
• Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal;
• Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan;
• Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.

2. Mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera PN yang berwenang (Pasal 23 KUHD), dan yang didaftarkan hanyalah akta pendirian firma (atau CV) atau ihtisar resminya saja (Pasal 24 KUHD);?Dalam hal ini, CV tersebut didaftarakan pada tempat kedudukan/wilayah hukum CV, dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.
3. Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ihtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD).
 
Berikut ini merupakan ringkasan dari Tahapan  Keseluruhan  Proses Pendirian CV, yaitu:
TAHAP 1     :  Pembuatan Akta Pendirian CV oleh Notaris;
TAHAP 2     :  Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
TAHAP 3     :  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
TAHAP 4     :  Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Wajib Pajak;
TAHAP 5     :  Pendaftaran ke Pengadilan Negeri;
TAHAP 6     :  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
TAHAP 7     :  Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Apabila dari pendiri dalam menjalankan usahanya berencana untuk ikut serta dalam suatu lelang/ tender yang dilakukan oleh instansi pemerintahan atau instansi lainnya, maka harus dilengkapi dengan surat-surat/dokumen legalitas lainnya, yaitu berupa :

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV);
4. Keanggotaan pada KADIN dan Sertifikasi Kompetensi KADIN (jika diperlukan); dan
5. Keanggotaan pada Asosiasi dan Sertifikat Badan Usaha, serta Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (jika diperlukan).

 

 

Jawaban :

 

PENDAFTARAN PRODUK BPOM
 
1. Produk Dalam Negeri kode MD

• SIUP / Izin Prinsip
• Hasil Uji Laboratorium
• Label Berwarna / Haka Paten
• Sample Minimum 3 (tiga) buah

Persyaratan :
Syarat minimal pendaftaran Umum dan ODS produk MD :

• Fotokopi ijin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM).
• Hasil analisa laboratorium (asli) yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang diklaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam. Keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal pengujian.
• Rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan dan contoh produk.
• Formulir pendaftaran yang telah diisi dengan langkap.

Khusus untuk ODS, dilampirkan surat pesetujuan produk sejenis dan labelnya yang telah mendapatkan nomor pendaftaran. Formulir yang telah diisi, dibuat masing-masing rangkap 4 (empat). 1 (satu) rangkap untuk arsip produsen dan 3 (tiga) rangkap untuk diserahkan kepada petugas dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Umum

• Berkas makanan, minuman dan bahan tambahan pangan dalam map snelhecter berwarna merah;
• Berkas makanan diet khusus dalam map snelhecter berwarna hijau;
• Berkas makanan fungsional, makanan rekayasa genetika dalam map snelhecter berwarna biru.

B. ODS

• Berkas makanan dalam map snellhecter transparan berwarna biru;
• Berkas minuman dan bahan tambahan pangan dalam map snellhecter transparan warna merah.

  
2.  Produk Luar Negeri kode ML

• Copy Surat Penunjukan dari Negara Asal
• Health Certificate (Izin Dep kes Setempat/Negera Asal)
• Hasil Uji Laboratorium
• Label Berwarna
• Sample minimum 3 pcs
• Komposisi dan Specsifikasi
• Copy SIUP, API-U

Persyaratan :
Syarat minimal pendaftaran umum dan ODS produk ML :

• Surat penunjukkan dari pabrik asal (surat asli ditunjukkan sedangkan yang fotokopi dilampirkan).
• Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di negara asal (surat asli ditunjukkan sedangkan yang fotokopi dilampirkan).
• Hasil analisa laboratorium (asli) yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang diklaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam. Keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal pengujian.
• Rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan dan contoh produk.
• Formulir pendaftaran yang tekah diisi dengan langkap.

 
Khusus untuk ODS, dilampirkan surat persetujuan produk sejenis dan labelnya yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
Formulir yang telah diisi, dibuat masing-masing rangkap 4 (empat). 1 (satu) rangkap untuk arsip produsen dan 3 (tiga) rangkap untuk diserahkan kepada petugas dengan ketentuan sebagai berikut :

• Umum ( Berkas semua produk dalam map snellhecter berwarna kuning )
• ODS / One Day Service ( Berkas semua produk map snellhecter transparan berwarna kuning )

 
Terhadap semua formulir pendaftaran, baik ODS maupun Umum, dilakukan evaluasi yang keputusannya dapat berupa : ditolak, disetujui dengan syarat  (penambahan data yang harus dilengkapi) atau disetujui. Keputusan untuk Umum diperoleh paling lambat 3 bulan, sedangkan keputusan untuk ODS diperoleh paling lambat 1 hari.
 
Prosedur :
Notifikasi Produk Kosmetik
BPOM juga telah menyediakan sarana yang lebih efektif dan mudah bagi Badan Usaha yang hendak, menotifikasi produknya. Sekarang selaku Badan Usaha, kita tidak perlu lagi mengantre ke kantor BPOM. Notifikasi produk kosmetik dapat dilakukan secara online, berikut prosedurnya:
 
Untuk notifikasi produk kosmetik online, Badan Hukum harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran dapat dilakukan dengan klik tombol di bawah ini
http://notifkos.pom.go.id/bpom-notifikasi/register.php

 

Jawaban :

  PENDIRIAN YAYASAN

Prosedur :
Untuk detil-detil proses pendirian, mohon merujuk pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang dicantumkan di bagian 'Deskripsi'.
Berikut adalah hal-hal umum yang harus dilakukan untuk dapat mendirikan yayasan:
1.  Perumusan Nama Yayasan

• Siapkanlah tiga nama yayasan. Satu utama, dan dua cadangan, jika diperlukan.
• Departemen Hukum dan HAM akan menentukan nama yayasan yang disetujui.
• Proses konfirmasi nama yayasan membutuhkan kira-kira dua (2) minggu.

2.  Penentuan Bidang Fokus Yayasan
3.  Persiapan Administrasi I : Hal ini termasuk pemberian fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan struktur organisasi (identitas pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas yayasan).
4.  Persiapan Anggaran Dasar
5.  Persiapan Administrasi II : Persiapan administrasi tahap kedua mengikutsertakan peranan notaris. Dokumen-dokumen dibawah harus diserahkan kepada notaris:

• Nama Yayasan
• Fotocopy KTP pendiri, Pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas
• NPWP pendiri, Pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas

6.  Pengajuan Pendirian Yayasan Oleh Notaris. 
Setelah tahap 5, notaris akan mengajukan pendirian yayasan kepada Departemen Hukum dan HAM.
Dalam dua minggu, Departemen Hukum dan HAM akan menentukan hasil pengajuan. Pengajuan yang diterima akan disahkan dihadapan notaris. 
7.  Penandatanganan Pendiri, pembina, ketua, sekretaris, dan pengawas yayasan menandatangani persetujuan pendirian dihadapan notaris.
8.  Pengajuan Anggaran Dasar Oleh Notaris. 
Notaris mengajukan Anggaran Dasar ke Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
 

 

Jawaban :

  PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Prosedur :
 
1.  Pengajuan Nama Perseroan Terbatas
Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham.
Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:

• Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa;
• Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (“KTP”) para pendirinya dan para pengurus perusahaan;
• Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (“KK”) pimpinan/pendiri PT.

Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama PT, dimana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yang sudah ada maka yang perlu siapkan adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) pilihan nama PT, usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha anda. Disamping itu, pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
 
2.  Pembuatan Akta Pendirian PT
Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan pesetujuan dari Menteri Kemenkumham.
Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini, yaitu:
Kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana PT melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat;

• Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih;
• Menetapkan jangka waktu berdirinya PT: selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup;
• Menetapkan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha PT;
• Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;
• Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan;
• Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan modal disetor minimal 25% (duapuluh lima perseratus) dari modal dasar;
• Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris; dan
• Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT dengan Modal Asing atau biasa disebut PT PMA.

 3.  Pembuatan SKDP
Permohonan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT anda berada, yang mana sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan (domisili gedung, jika di gedung). Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah: photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, Perjanjian Sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur, Izin Mendirikan Bangun (IMB) jika PT tidak berada di gedung perkantoran.
 
4.   Pembuatan NPWP
Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yang dibutuhkan, adalah: NPWP pribadi Direktur PT, photocopy KTP Direktur (atau photocopy Paspor bagi WNA, khusus PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT.
 
5.  Pembuatan Anggaran Dasar Perseroan
Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT sesuai dengan UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

• Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian;
• Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara negara;
• Asli akta pendirian.

6.  Mengajukan SIUP
SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP, selama kegiatan usaha yang dijalankannya termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Adapun klasifikasi dari SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut:

• SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
• SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat Usaha;
• SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

7.  Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
 
8.  Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI)
Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus di umumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum
 

 

Jawaban :

  E-BILLING PERPAJAKAN
 
Prosedur :
Untuk mendapatkan layanan ini,

1. Anda harus melakukan registrasi melalui situs e-Billing, http://sse.pajak.go.id.
2. Pendaftaran dilakukan dengan menekan tombol “Daftar Baru”, tentunya dengan mempersiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, email, dan user name.
3. Pastikan data Anda sudah benar dan klik tombol “OK”.
4. Setelah notifikasi muncul, data Anda telah berhasil disimpan.
5. Selanjutnya lakukan pengecekan email guna melakukan aktivasi akun yang baru saja Anda daftarkan.
6. Kemudian ikuti petunjuk yang muncul di email balasan dari administrator.
7. Begitu selesai, Anda telah terdaftar di database e-Billing, dan itu berarti Anda sudah dapat memanfaatkan layanan ini.
8. Proses yang perlu Anda lakukan kemudian adalah login ke layanan e-Billing tersebut dengan menggunakan user ID dan PIN yang dikirim ke email Anda.
9. Setelah berhasil login, langkah selanjutnya adalah mengisi data-data yang diperlukan.
10. Data-data itu sama seperti yang diperlukan ketika kita mengisi SSP secara manual.
11. Ketika semua data telah terisi, klik tombol “Simpan”, lanjutkan dengan tombol “OK” untuk memastikan data tersimpan.
12. Ketika layar berganti, pastikan bahwa data telah sesuai, kemudian klik tombol “Terbitkan Kode Billing”.
13. Kode Billing akan ditampilkan, dapat disimpan ke dalam format pdf dan dapat pula dicetak.
14. Setelah Kode Billing diperoleh, pembayaran dapat dilakukan melalui Kantor Pos dan bank persepsi.
15. Penggunaan ATM maupun Internet Banking untuk pembayaran pajak dapat dilakukan dengan memasukkan Kode Billing ini, namun masih terbatas pada Bank Mandiri.
16. Sebagai bukti pembayaran, Anda akan memperoleh Bukti Penerimaan Negara.
17. Untuk transaksi melalui teller, bukti yang diterbitkan berupa Dokumen Bukti Penerimaan Negara.
18. Apabila transaksi dilakukan melalui ATM, bukti transaksi berupa struk ATM, sementara apabila pembayaran dilakukan melalui Internet banking.
19. Bukti Pembayaran yang diterbitkan dalam format elektronik yang dapat dicetak oleh Wajib Pajak.
20. Bukti Penerimaan Negara (BPN) termasuk salinan dan fotokopinya merupakan ‘sarana administrasi lain’ yang kedudukannya disamakan dengan SSP.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011.
Sehingga dalam praktek perpajakan, untuk melakukan pelaporan surat pemberitahuan, pemindah bukuan, bukti pemotongan dan pemungutan, Bukti Penerimaan Negara tersebut mempunyai kedudukan hukum yang setara dengan SSP.
Layanan pembayaran pajak secara elektronik melalui e-Billing ini merupakan perwujudan komitmen pelayanan prima Ditjen Pajak.
Pendaftaran Sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dapat di akses di Situs Billing System atau pada tautan berikut: http://sse.pajak.go.id
Dapatkan kemudahan pembayaran pajak melalui e-Billing saat ini juga!
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Kring Pajak 500200.

 

 

Jawaban :

  E-SPT
 
Syarat :

1.        Batas Waktu Kewajiban Perpajakan Bulanan

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Masa
1.	PPh Pasal 4 ayat (2)	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
2.	PPh Pasal 15	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
3.	PPh Pasal 21/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
4.	PPh Pasal 23/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
5.	PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
6.	PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Akhir masa Pajak terakhir	Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
7.	PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
8.	PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tgl. 14 bulan berikut
9.	PPh Pasal 22 - Pertamina	Sebelum Delivery Order dibayar
10.	PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
11.	PPN dan PPn BM - PKP	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
12.	PPN dan PPn BM - Bendaharawan	Tgl. 7 bulan berikut	Tgl. 14 bulan berikut
13.	PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendahara	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
14.	PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu	Sesuai batas waktu per SPT Masa	Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

2.        Batas Waktu Kewajiban Perpajakan Tahunan

No.	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Tahunan
1.	PPh - Orang Pribadi	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak
2.	PPh - Badan	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak

 
Prosedur :
Aplikasi E-SPT
Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.
Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:
1.        Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket
2.        Data perpajakan terorganisir dengan baik
3.        Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
4.        Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
5.        Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
6.        Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7.        Menghindari pemborosan penggunaan kertas
8.        Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak

Unduhan ini berukuran besar jika koneksi internet anda kurang memadai kami sarankan anda menggunakan aplikasi unduhan seperti Internet Download Manager, Download Accelerator Plus atau Orbit Downloader.
Silahkan download aplikasi di tautan berikut:
http://www.pajak.go.id/e-spt

 

Jawaban :

  AKADEMI KEPOLISIAN
 
Syarat :

Persyaratan Umum
1.        Warga Negara Indonesia (pria atau wanita)
2.        Usia minimal 16 tahun, maksimal 21 tahun, pada saat pembukaan pendidikan
3.        Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4.        Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5.        Sehat jasmani dan rohani (Surat Keterangan Sehat dari institusi kesehatan)
6.        Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK)
7.        Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
8.        Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian.

Persyaratan Lain
1.        Berijazah serendah-rendahnya SMU/Madrasah Aliyah jurusan IPA/IPS dengan ketentuan:
A.       Bagi yang berusia keurang dari 17 tahun dengan ketentuan:
a.         Nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 8; atau,
b.        Nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 7.25-7.99 harus memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL diatas 500;
B.       Bagi yang berusia 17 s.d. 21 tahun memiliki nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 7.35.
2.        Bagi lulusan tahun 2013 (yang masih kelas III) mengunakan nilai rata-rata Rapor kelas III semester 1 dengan ketentuan:
A.       Bagi yang berusia kurang dari 17 tahun nilai rata-rata minimal 8;
B.       Bagi yang berusia 17 s.d. 21 tahun nilai rata-rata minimal 7.25;
C.       Setelah dinyatakan lulus menyerahkan ijazah dan diberlakukan persyaratan lain poin a;
3.        Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
A.       Pria: 165 cm
B.       Wanita: 163 cm
4.        Belum pernah menikah dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam masa pendidikan
5.        Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri (Masa Dinas Surut tidak diperhitungkan)
6.        Memperoleh persetujuan dari orang tua/wali
7.        Tidak terikat perjanjian ikatan Dinas dengan suatu instansi lain;
8.        Pada saat mendaftar telah berdomisili di wilayah Polda pendaftaran minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat atau Kartu Keluarga (KK) (bagi yang berusia 17 tahun keatas), atau surat keterangan Kepala Desa/Lurah berdasarkan KK (bagi yang belum beruia 17 tahun). Bagi yang masih menempuh pendidikan dan lulus belum 1 (satu) tahun dibuktikan dengan rapor/ijazah dari sekolah yang berada di wilayah Polda pendaftaran;
9.        Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:
A.       Mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
B.       Bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna Akpol
10.    Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian baik tingkat Panda dan tingkat Panpus dengan sistem yang sudah ditentukan.

 

Jawaban :

  AKREDITASI SEKOLAH / MADRASAH
 
Hasil akreditasi yang dilakukan oleh BAN-SM dapat dilihat secara online pada tautan dibawah ini :
http://www.ban-sm.or.id/
Anda juga bisa mengunduh dokumen-dokumen terkait tentang proses akreditasi tersebut, seperti dasar hukum dan prosedur akreditasi

 

Jawaban :

  BADAN SAR NASIONAL
 
Badan SAR Nasional, atau BASARNAS, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (SAR/search and rescue).
Tugas Pokok Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, Badan SAR Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi Search and Rescue (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.
Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan SAR Nasional menyelenggarakan fungsi:
1.        Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi SAR dan pembinaan operasi SAR
2.        Pelaksanaan program pembinaan potensi SAR dan operasi SAR
3.        Pelaksanaan tindak awal
4.        Pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya
5.        Koordinasi dan pengendalian operasi SAR alas potensi SAR yang dimiliki oleh instansi dan organisasi lain
6.        Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR balk di dalam maupun luar negeri
7.        Evaluasi pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan operasi SAR
8.        Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan SAR Nasional.
 
Kantor SAR Semarang
Alamat: Jl. Bukit Barisan A.IV No. 09 Ngaliyan, Semarang
Email : sar.semarang@basarnas.go.id / sar_semarang@yahoo.co.id
Telp  : (024) 7629192
Fax   : (024) 7629192

 

Jawaban :

  BANTUAN HUKUM GRATIS UNTUK RAKYAT MISKIN

Syarat :

1.        Berbadan hukum
2.        Terakreditasi berdsrkan uu ini
3.        Memiliki kantor /sekretariat tetap
4.        Memilki pengurus
5.        Memiliki program bantuan hukum
 
Syarat Penerima Bantuan Hukum:
1.        Setiap orang atau keluarga orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak & mandiri
2.        Hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan , pekerjaan, berusaha dan perumahan
 
Syarat tersebut ditunjukkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain sebagai pengganti, misalnya Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, dan lain-lain.
 
Prosedur :
 
Pemohon mengajukan permohanan Bantuan Hukum secara tertulis yang berisi:
1.        Identitas Pemohon Bantuan Hukum
2.        Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan / atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 
Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan / atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi bantuan Hukum.
 
Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin maka Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan :
1.        Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat
2.        Bantuan Langsung Tunai
3.        Kartu Beras Miskin
4.        Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
 
Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan / atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan / atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

 

Jawaban :

  Informasi Umum BEA CUKAI

 
Syarat :

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang :

1.        Konsumsinya perlu dikendalikan,
2.        Peredarannya perlu diawasi,
3.        Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,
4.        Atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan di atas sesuai Undang-Undang 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan perubahan jenis Barang Kena Cukai.

 
Prosedur :
Daftar Klasifikasi dokumen perijinan yang dilayani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, silahkan klik tautan berikut.
http://www.beacukai.go.id/wikiperijinan/index.html

 

Jawaban :

  BEASISWA BIDIKMISI
 
Syarat :
1.        Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2013;
2.        Lulusan tahun 2012 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing- masing PTN;
3.        Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4.        Kurang mampu secara ekonomi sebagai berikut:
A.    Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali sebesar-besarnya Rp3.000.000,00 setiap bulan
B.     Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp750.000,00 setiap bulannya
C.     Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4.
 
Prosedur :
1.        Calon peserta Bidikmisi terlebih dahulu harus mendaftar ke laman berikut http://bidikmisi.kemdikbud.go.id/portal/
2.        Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan memperoleh Kartu Pendaftaran Bidikmisi
3.        Siswa yang  sudah selesai mendaftar bisa melanjutkan pendaftaran ke http://snmptn.ac.id/
4.        Apabila calon peserta Bidikmisi tidak memenuhi persyaratan seleksi Jalur Undangan atau dinyatakan tidak diterima melalui seleksi Jalur Undangan, maka dapat mendaftar SBMPTN tanpa dikenakan biaya

 

Jawaban :

 

BEASISWA DOSEN KE LUAR NEGERI (DEPAG)

 
Syarat :
1.   Perguruan tinggi yang dipilih sebaiknya perguruan tinggi yang berada di negara-negara maju dan memiliki reputasi baik berdasarkan penilaian lembaga ranking internasional (THESS, Webometrix, QS-Star, 4-ICU, Arwu); Perguruan tinggi yang dipilih harus perguruan tinggi yang ijazahnya diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanl, seperti dapat diunduh di link berikut: http://ijazahln.dikti.go.id/v4/rekap_per_pt.php
2.   Program studi yang dipilih harus sesuai dengan keahlian yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran dan pengembangan program studi yang dikembangkan di PTAIN maupun PTAIS, serta tugas-tugas administratif dan managerial pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Program-program studi dimaksud meliputi:
A.   Ilmu-ilmu Keislaman
B.   Ilmu Sosial dan Humaniora, dan
C.   Sains

Prosedur :

1.    Bantuan Beasiswa Penuh

A  Form-A dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam yang sudah diisi;
B. Surat permohonan bantuan beasiswa;
C. Surat pengantar Pimpinan PTAI/ Lembaga yang menyatakan bahwa pemohon adalah dosen atau tenaga kependidikan tetap dan bahwa program studi yang akan diambil sangat strategis untuk pengembangan lembaga tempat bertugas;
D. Fotocopy ijazah S1 bagi pelamar jenjang S2 dan ijazah S2 bagi pelamar jenjang S3
E. Bukti kemampuan berbahasa Asing, seperti TOEFL/IELTS/TOAFL, sesuai dengan persyaratan perguruan tinggi yang dituju.
F. Surat rekomendasi dari 2 (dua) Guru Besar/Doktor/ Pembimbing skripsi/tesis. (Untuk pelamar beasiswa S3, salah satu rekomendasi sedapat mungkin diupayakan dari calon supervisor. Rekomendasi dikirim langsung oleh pemberi rekomendasi ke alamat email yang sudah disediakan)
G.  Proposal penelitian yang telah disetujui oleh (sekurang-kurangnya sudah dikomunikasikan dengan) calon pembimbing di PT luar negeri yang dituju;
H.  Surat pernyataan di atas meterai bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari lembaga lain.
I.    Bukti komunikasi dengan calon pembimbing (berupa email atau surat langsung);
J.   Bagi pelamar yang sudah diterima diwajibkan menyertakan Letter of Acceptance (LoA) dari perguruan tinggi luar negeri yang dituju.
(Catatan: mengingat untuk mendapatkan Letter of Acceptance memerlukan waktu, maka pelamar diberi kesempatan untuk menyertakan LoA paling lambat satu minggu menjelang keberangkatan, dengan catatan seluruh dokumen perjalanan sudah terselesaikan).

2.    Bantuan Penyelesaian Studi

A.  Form-B dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam yang sudah diisi;
B.  Surat permohonan bantuan beasiswa
C.  Surat pengantar Pimpinan/Lembaga yang menyatakan bahwa pemohon adalah dosen atau tenaga kependidikan tetap yang sedang menyelesaikan studi di perguruan tinggi luar negeri.
D.  Surat Keterangan dari perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa pemohon adalah mahasiswa pada perguruan tinggi tersebut.
E.  Laporan perkembangan studi 2 - 5 halaman (kertas A4, spasi satu, font Times New Roman, size 12);
F.  Prakiraan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian studi sesuai dengan standar yang berlaku dan diketahui oleh ketua departemen/supervisor.
G.  Surat pernyataan di atas meterai bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari lembaga lain.

 

Jawaban :

  BEASISWA DOSEN KE LUAR NEGERI (DIKTI)
Syarat :
1.        Dosen tetap dari PTN atau PTS.
2.        Telah mendapatkan Letter of Acceptance (Letter of Offer) yang masih berlaku dari institusi dan/atau dari calon pembimbing dari Perguruan Tinggi luar negeri yang dituju (diutamakan yang berasal dari perguruan tinggi negara maju dengan reputasi baik berdasarkan ranking THES dan Webos).
3.        Telah mempunyai gelar S2 atau yang setara untuk pelamar program S3. Telah mempunyai gelar S1 atau yang setara untuk pelamar program S2.
4.        Penguasaan bahasa Inggris yang memadai (TOEFL institusional minimal 550, atau IELTS minimal 6.0), dan atau bahasa pengantar lain yang digunakan di perguruan tinggi tujuan masing-masing.
5.        Untuk program S3, telah mempunyai usulan penelitian yang disetujui oleh (sekurang- kurangnya sudah dikomunikasikan dengan) calon pembimbing di PT luar negeri yang dituju.
6.        Umur calon tidak lebih dari 50 tahun ketika mendaftar.
7.        Pelamar yang berstatus suami dan istri dari bidang keilmuan yang sama, tidak diperkenankan melamar pada perguruan tinggi yang sama dan/atau dibimbing oleh promotor yang sama
Prosedur :
1.         Proses pelamaran dilakukan secara on-line, melalui laman Dikti di http://beasiswa.dikti.go.id
2.         Mengisi Form-A dari Ditjen Pendidikan Tinggi.
3.         Melampirkan Letter of Acceptance (Letter of Offer) yang masih berlaku dari institusi dan/atau dari calon pembimbing di Perguruan Tinggi luar negeri yang dituju. Pelamar yang mendapatkan Letter of Acceptance (Letter of Offer) bebas syarat (unconditional) dari PT yang dituju akan lebih diutamakan.
4.         Melampirkan salinan ijazah dan transkrip (IPK) S1 dan S2 yang telah dilegalisasi untuk yang akan menempuh program S3, atau salinan ijazah dan transkrip S1 untuk yang akan menempuh program S2.
5.         Melampirkan salinan sertifikat yang masih berlaku- bukti kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL institusional. minimal 550, atau IELTS minimal 6.0) atau salinan sertifikat penguasaan bahasa pengantar lain yang digunakan di perguruan tinggi tujuan masing-masing.
6.         Melampirkan (bagi pelamar program S3) usulan penelitian (research proposal) yang telah disetujui oleh (sekurang- kurangnya sudah dikomunikasikan dengan) calon pembimbing di PT luar negeri yang dituju.
7.         Melampirkan bukti bahwa pelamar adalah dosen tetap.
8.         Melampirkan surat ijin melamar beasiswa Dikti dari pimpinan PTN, dan pimpinan Kopertis Wilayah bagi dosen PTS.
9.         Berkas dan kelengkapannya, disertai surat pengantar dari Pimpinan PTN asal, atau dari dikirim secara kolektif ke alamat berikut: Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan, Ditjen Pendidikan Tinggi,Jl. Pintu 1 Senayan, Jl. Jenderal Sudirman Jakarta 10002

 

Jawaban :

  BEASISWA LPDP KEMENTERIAN KEUANGAN
BEASISWA MAGISTER DAN DOKTOR
 
 
Syarat :
1.        Persyaratan Umum
 
A.       Warga Negara Indonesia;
B.       Lulusan program studi dari perguruan tinggi di dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau perguruan tinggi di luar negeri yang berkategori baik sesuai daftar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
C.       Mempunyai jiwa kepemimpinan;
D.       Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
E.        Menandatangani Surat Pernyataan tidak pernah terlibat tindakan melanggar hukum.
F.        Menandatangani Surat Pernyataan tidak pernah terlibat dalam tindak pelanggaran kode etik akademik;
G.       Menandatangani Surat Pernyataan mengabdi pada kepentingan bangsa Indonesia;
H.       Menandatangani Surat Pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain;
I.          Mendapatkan Surat Tugas Belajar dari atasan bagi yang sedang bekerja;
J.          Mendapatkan Surat Keterangan dari tokoh masyarakat bagi yang belum/tidak sedang bekerja;
K.       Memilih program studi dan/atau perguruan tinggi yang disetujui oleh LPDP;
L.        Mengupload Essay dengan tema:
a.         Peranku bagi Indonesia
b.        Sukses terbesar dalam hidupku
Rencana Studi untuk program Magister
Proposal Penelitian untuk program Doktor
 
2.        Persyaratan Khusus
 
A.       Usia maksimum bagi pelamar beasiswa pada saat penutupan pendaftaran adalah:
a.         35 (tiga puluh lima) tahun untuk program Magister
b.        40 (empat puluh) tahun untuk program Doktor
 
B.       Telah menyelesaikan dan memperoleh gelar akademik:
a.         Sarjana/DIV untuk pelamar program Magister dengan IPK 3,00 pada skala 4
b.        Magister untuk pelamar program Doktor dengan IPK 3,25 pada skala 4
 

 
C.       Kemampuan penguasaan bahasa Inggris:
a.         TOEFL ITP 500 untuk studi pada program Magister/Doktor di perguruan tinggi dalam negeri;
b.        TOEFL ITP 550 untuk studi pada program Magister/Doktor di perguruan tinggi luar negeri atau memiliki letter of acceptance (LOA) dari Perguruan Tinggi Luar Negeri;
c.         untuk pelamar yang memilih program studi Magister atau Doktor luar negeri yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar akademiknya, dapat menyesuaikan dengan persyaratan kemampuan berbahasa asing yang berlaku di perguruan tinggi tersebut.
 
D.       Lama Masa Studi Program Pilihan:
a.         maksimal 2 (dua) tahun untuk program Magister
b.        maksimal 4 (empat) tahun untuk program Doktor
 
3.        Komponen Biaya Beasiswa
Program Beasiswa Magister dan Doktor LPDP memberikan bantuan biaya studi program Magister atau Doktor kepada penerima beasiswa yang meliputi komponen-komponen berikut:
A.       Biaya Awal (Initial Allowance) yang meliputi :
a.         Biaya pendaftaran (langsung dibayarkan ke universitas)
b.        Biaya matrikulasi (langsung dibayarkan ke universitas)
c.         Biaya akomodasi awal (settlement allowance)
d.        Biaya tesis/disertasi
e.         Biaya seminar internasional (untuk Beasiswa Doktor)
f.         Biaya transportasi
 
B.       Biaya Berkala (Periodic Allowance) yang meliputi :
a.         Biaya perkuliahan/SPP (tuition fee)
b.        Biaya hidup bulanan dan tunjangan domisili (monthly allowance)
c.         Tunjangan buku (book allowance)
d.        Asuransi kesehatan

 
Prosedur :

Tata Cara Pendaftaran

A.      Waktu pendaftaran
Pendaftaran beasiswa dibuka sepanjang tahun, silakan mengunjungi halaman ini.
B.       Metode Pendaftaran
Pendaftaran dilaksanakan secara online dengan mengunggah dokumen-dokumen pendukung dan mengisi formulir sesuai format yang diberikan. Seluruh dokumen pendukung (asli) dan cetak formulir harus dibawa pada tahap seleksi wawancara.
C.       Formulir dan Dokumen Pendukung
a.     Cetak Formulir Pendaftaran Online
b.    Ijazah dan Transkrip Asli
c.     Sertifikat TOEFL/IELTS/TOAFL
d.    Sertifikat Prestasi
e.     Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat Tindakan Melanggar Hukum
f.     Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat Tindakan Melanggar Kode Etik Akademik
g.    Surat Pernyataan Mengabdi kepada Kepentingan Bangsa Indonesia
h.    Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari Sumber lain
i.      Surat Ijin Belajar dari atasan bagi yang sedang bekerja
j.      Surat Keterangan dari tokoh masyarakat bagi yang belum/tidak sedang bekerja
k.    Essay

 

Jawaban :

  BEASISWA PBSB KEMENTERIAN AGAMA
 
Syarat :
1.        Santri mukim pondok pesantren yang sedang duduk di kelas III MA yang diselenggarakan oleh pondok pesantren, baik yang hafidz Al-Qur’an 10 juz ataupun tidak;
2.        Santri mukim pondok pesantren yang hafidz Al-Qur’an minimal 10 juz dan sedang duduk di kelas III SMA/SMK yang diselenggarakan oleh pondok pesantren;
3.        Santri lulusan pondok pesantren salafiyah, baik yang hafidz Al-Qur’an 10 juz ataupun tidak;
4.        Santri lulusan Pondok Pesantren Muadalah (Pendidikan Diniyah Menengah Atas), baik yang hafidz Al-Qur’an 10 juz ataupun tidak;
5.        Santri lulusan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C pada pondok pesantren, baik yang hafidz Al-Qur’an 10 juz ataupun tidak.

Prosedur :
1.        Ketentuan Umum
 
A.       Berstatus sebagai santri aktif-mukim dan belajar/nyantri di pondok pesantren sekurangkurangnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada pondok pesantren yang sama.
B.       Pada saat mendaftar berumur tidak lebih dari 20 tahun, terhitung tanggal 1 Juni 2012
C.       Bagi santri yang berasal dari Pondok Pesantren Salafiyah, Pondok Pesantren Muadalah (Pendidikan Diniyah Menengah Atas), dan Pendidikan Kesetaraan Paket C pada pondok pesantren, dada saat mendaftar berumur tidak lebih dari 22 tahun, terhitung tanggal 1 Juni
2012.
D.       Saat mendaftar masih tercatat sebagai siswa/i kelas III pada MA pada pondok pesantren atau telah lulus dari Pondok Pesantren Salafiyah, Pondok Pesantren Muadalah (Pendidikan Diniyah Menengah Atas) dan Pendidikan Kesetaraan Paket C; dimana MA, Pondok
Pesantren Muadalah (Pendidikan Diniyah Menengah Atas), dan Pendidikan Kesetaraan Paket C tersebut berada dalam satu naungan pengelolaan (contoh : yayasan) dengan pondok pesantren dan telah memiliki tanda kelulusan (ijazah atau yang disetarakan) yang diakui.
E.        Memiliki prestasi yang baik selama pendidikan berturut-turut dengan ketentuan sebagai
berikut :
a.         Bagi yang berasal dari MA, memiliki konsistensi prestasi yang baik dan termasuk dalam 10% siswa terbaik dalam satu madrasah, dibuktikan dengan data rapor dan pernyataan dari pihak pondok pesantren.
b.        Untuk yang berasal dari Pondok Pesantren Salafiyah, Pondok Pesantren Muadalah (Pendidikan Diniyah Menengah Atas) dan Pendidikan Kesetaraan Paket C, telah dinyatakan lulus dengan predikat BAIK atau setara

 
F.        Diajukan oleh Pimpinan Pondok Pesantren santri yang bersangkutan dengan melampirkan :
a.         Salinan Surat Pengajuan oleh Pondok Pesantren (lihat Lampiran 2 Contoh Surat Pengajuan) sesuai pilihan perguruan tinggi (UIN Maulana Malik Ibrahim atau lainnya)
b.        Formulir Pendaftaran yang telah diisi lengkap (lihat Lampiran 4 Formulir Pendaftaran)
c.         Pas foto ukuran 4 x 6 cm berwarna (Laki-laki - latar belakang merah, Perempuan - latar belakang biru) sebanyak 3 (tiga) lembar
d.        Salinan rapor semester III s/d V, atau Laporan Kemajuan Akademik yang berlaku, yang telah dilegalisasi.
e.         Surat pernyataan yang telah diisi dan ditandatangani di atas kertas bermaterai (lihat Lampiran 3 Surat Pernyataan Peserta PBSB)
f.         Bagi santri yang berminat untuk studi pada IPB Bogor, juga melampirkan salinan/photocopy pembayaran rekening listrik rumah orang tua 3 bulan terakhir berturut-turut. Jika tidak memiliki meteran listrik sendiri atau belum terjangkau jaringan listrik, melampirkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh orang tua/wali dan aparat daerah setempat (Ketua RW atau Lurah/Kades)
G.       Sehat jasmani dan rohani, tidak mengidap penyakit kronis/menahun (seperti asma, jantung, kanker dan lain-lain) yang dapat mengganggu proses belajar. Setelah dinyatakan lulus seleksi, peserta wajib menyertakan Surat Keterangan Sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah.
H.       Beberapa jurusan/prodi/mayor mensyaratkan bebas buta warna (ketentuan dapat dilihat pada Lampiran Pilihan Studi). Setelah dinyatakan lulus seleksi, peserta wajib menyertakan serta Keterangan Bebas Buta Warna dari dokter spesialis mata, sesuai ketentuan
jurusan/prodi/mayor.
I.          Bersedia dikeluarkan dari pencalonan peserta PBSB atau sebagai peserta PBSB apabila terbukti sedang dan/atau pernah menggunakan narkoba.
J.          Bersedia dikeluarkan dari pencalonan peserta PBSB apabila tidak lulus dari Ujian Nasional.
K.       Bersedia mengikuti program pembekalan dan peningkatan kualitas (pre-university/bridging programme) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Calon dinyatakan mengundurkan diri/gugur sebagai peserta PBSB apabila tidak mengikuti preuniversity/bridging programme
L.        Bagi peserta yang dinyatakan lulus sejak tahun pertama wajib tinggal di pondok pesantren. Khusus peserta PBSB yang studi pada IPB Bogor, ITS Surabaya, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk tahun pertama tinggal di asrama dan selanjutnya wajib tinggal di pondok pesantren terdekat dengan Perguruan Tinggi
M.      Bersedia untuk mengikuti seluruh kegiatan wajib yang ditujukan sebagai pembinaan, pengembangan diri, monitoring dan evaluasi Peserta PBSB, dinyatakan dengan perjanjian bermaterai antara calon mahasiswa dengan Kementerian Agama RI (Lampiran 3 Surat Pernyataan Peserta PBSB)
N.       Belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama masa studi, termasuk selama pendidikan profesi, dinyatakan dengan perjanjian bermaterai antara calon mahasiswa dengan Kementerian Agama RI (Lampiran 3 Surat Pernyataan Peserta PBSB)
O.       Wajib mengabdi di Pondok Pesantren atau Satuan Pendidikan Keagaaman Islam pada Pondok Pesantren sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan studi, dinyatakan dengan perjanjian bermaterai antara calon mahasiswa dengan Kementerian Agama RI (Lampiran 3 Surat Pernyataan Peserta PBSB)
P.        Jika ternyata dikemudian hari terdapat penyimpangan dari data yang telah diberikan dalam formulir pendaftaran, dan/atau terdapat pelanggaran terhadap pernyataan yang telah diberikan (Lampiran 3 Surat Pernyataan Peserta PBSB), dan/atau santri mengundurkan diri sebagai peserta PBSB sebelum selesai masa studi tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan, Kementerian Agama RI berhak memberikan sanksi berupa menuntut santri yang bersangkutan pengembalian seluruh biaya seleksi, pendidikan, dan
tunjangan yang telah dikeluarkan Kementerian Agama RI dan dapat meminta Perguruan Tinggi untuk mengeluarkan santri dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
Q.       Bagi peserta yang dinyatakan lulus dan kemudian mengundurkan diri, pondok pesantren akan diberikan surat teguran, dan dapat tidak diperkenankan mengirimkan santrinya untuk mengikuti seleksi calon peserta PBSB pada tahun berikutnya.
 
2.        Ketentuan Khusus
 
A.    Ketentuan mengenai Pilihan dan Alokasi :
Peserta seleksi yang berasal dari MA jurusan IPA boleh memilih semua program
studi/jurusan/mayor yang ditawarkan, sementara untuk jurusan lainnya
(IPS/Bahasa/Keagamaan) hanya boleh memilih program studi/jurusan/mayor tertentu.
Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran 1 Daftar Pilihan Studi
a.         Peserta diberi kesempatan untuk memilih 2 (dua) program studi/jurusan/mayor dalam satu perguruan tinggi yang sama dengan ketentuan harus paralel/konsisten dengan program yang diminati. contoh: peserta seleksi memilih program studi teknik kimia (program IPA) sebagai pilihan pertama, maka pilihan keduanya tidak diperkenankan memilih program studi Sastra Inggris (program IPS) sebagai pilihan kedua)
b.        Peserta seleksi yang berminat studi pada bidang KEAGAMAAN (Islamic Studies) dapat memilih 2 pilihan studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN Sunan Kalijaga, IAIN Sunan Ampel dan IAIN Walisongo Semarang)
B.     Bagi Santri yang berminat untuk studi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selain memenuhi ketentuan poin a di atas, dengan tambahan :
a.         Hafidz (Hafal) Al-Qur’an minimal 10 Juz, dan wajib mengupayakan serta mempertahankan Hafidz Al-Qur’an 30 Juz pada saat menyelesaikan studi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
b.        Santri boleh berasal dari satuan pendidikan lain selain MA, dengan ketentuan mengikuti Ketentuan Umum dan Khusus bagi santri yang berasal dari MA
c.         Hafidz Al-Qur’an 30 Juz merupakan persyaratan kelulusan program S1 peserta PBSB pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
C.     Dalam hal Surat Pengajuan oleh pondok pesantren memperhatikan ketentuan sebagai
berikut :
a.         Santri yang berminat studi ke UGM, UNAIR, UPI Bandung, UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, IPB, ITS, IAIN Semarang, dan IAIN Surabaya, satu pondok pesantren dapat mengajukan maksimal 10 (sepuluh) orang santri terbaiknya.
b.        Pengajuan santri yang berminat studi ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, satu pondok pesantren dapat mengajukan sebanyak-banyaknya santri yang hafidz Al-Qur’an sebanyak 10 juz atau lebih pondok pesantren dapat membuat 2 (dua) kelompok pengajuan:
c.         Pengajuan untuk peserta yang berminat studi di IPB, UIN Syarif Hidayatullah, ITS, UNAIR, UGM, UPI, IAIN Sunan Ampel, IAIN Walisongo, dan UIN Sunan Kalijaga.
d.        Pengajuan untuk peserta yang berminat studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
D.    Bagi santri lulusan Pondok Pesantren Salafiyah dan Pendidikan Kesetaraan Paket C yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren :
a.         Calon peserta seleksi yang tidak hafidz Al- Qur’an minimal 10 juz hanya dapat mengikuti seleksi pada program studi pada IAIN Walisongo Semarang, IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
b.        Bagi santri yang hafidz Al-Qur’an minimal 10 juz, selain dapat mendaftar pada pada IAIN Walisongo Semarang, IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dapat juga mendaftar pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
E.     Bagi santri lulusan Pondok Pesantren Muadalah (Pendidikan Diniyah Menengah Atas) :
a.         Calon peserta seleksi yang tidak hafidz Al- Qur’an minimal 10 juz hanya dapat mengikuti seleksi pada program studi pada IAIN Walisongo Semarang, IAIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UPI Bandung
b.        Bagi santri yang hafidz Al-Qur’an minimal 10 juz, selain dapat mendaftar pada pada IAIN Walisongo Semarang, IAIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UPI Bandung, dapat juga mendaftar pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
F.      Keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Calon Peserta PBSB adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

 

Jawaban :

  BEASISWA UNGGULAN S1 MANDIRI
 
Syarat :
Syarat untuk mengikuti seleksi Beasiswa Unggulan untuk jenjang pendidikan sarjana (S1) atau yang sederajat harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
 
Adapun persyaratan umum adalah sebagai berikut:
1.        Mengisi formulir pendaftaran Beasiswa Unggulan secara online dan file dapat di unduh melalui http://buonline.beasiswaunggulan.kemdiknas.go.id/. Mulai tahun 2012 wajib melakukan pendaftaran online;
2.        Mengajukan surat permohonan beasiswa ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri KEMDIKBUD;
3.        Sudah diterima diperguruan tinggi tujuan, dengan melampirkan surat tanda sudah diterima (yang menyebutkan NIM/NPM), KTM, dan tanda bukti mahasiswa lainnya;
4.        Melampirkan fotokopi ijasah dan transkrip nilai pendidikan terakhir, bila diperlukan yang telah dilegalisasi dan/atau sertifikat kejuaraan/prestasi yang dimiliki;
5.        Melampirkan proposal kegiatan (berisi rencana studi/skripsi, perencanaan waktu studi, kebutuhan anggaran, dll);
6.        Menyerahkan biodata (CV) disertai sertifikat prestasi juara nasional atau internasional, sertifikat nilai TOEIC, TOEFL, atau IELTS terakhir yang masih berlaku (maksimal 2 tahun terakhir), dan foto profil bebas santai ukuran 4x6 cm dalam bentuk file;
7.        Foto kopi Kartu Keluarga dan KTP orang tua/wali;
8.        Foto kopi rekening bank atas nama calon penerima beasiswa untuk pelamar perorangan.
 

 

Jawaban :

  BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK
 
Buku Sekolah Elektronik merupakan suatu inisiatif oleh Kementerian Pendidikan Nasional dimana warga bisa mengunduh lebih dari 1300 buku pelajaran SD, SMP, SMA dan SMK setelah daftar menjadi anggota database BSE yang tidak dikenakan biaya.
Anda dapat mengunduhnya langsung di tautan dibawah ini
http://bse.kemdikbud.go.id/

 

Jawaban :

  CEK PRODUK KOSMETIK
 
Syarat :
Pengecekan Produk
Cek Kosmetik ialah layanan yang menyediakan daftar kosmetik yang disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Layanan ini memberikan kita informasi mengenai produk-produk kosmetik apa yang layak digunakan menurut hasil penelitian laboratorium BPOM serta dasar-dasar hukum apa yang mendasari penilaian BPOM tersebut.
Berikut adalah tautan untuk mengetahui daftar produk yang telah teregistrasi
http://www.pom.go.id/webreg/index.php/home/produk/12
 
Prosedur :
Notifikasi Produk Kosmetik
BPOM juga telah menyediakan sarana yang lebih efektif dan mudah bagi Badan Usaha yang hendak, menotifikasi produknya. Sekarang selaku Badan Usaha, kita tidak perlu lagi mengantre ke kantor BPOM. Notifikasi produk kosmetik dapat dilakukan secara online :
 
 Untuk notifikasi produk kosmetik online, Badan Hukum harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran dapat dilakukan dengan klik tombol di bawah ini
http://notifkos.pom.go.id/bpom-notifikasi/register.php

 

Jawaban :

  CEK PRODUK MAKANAN
 
Prosedur :
Produk Makanan Terdaftar
Masyarakat berhak mengetahui terdaftar atau tidaknya produk yang dikonsumsinya. Baik makanan atau minuman dalam kemasan, produk makanan organik, produk herbal, dan semacamnya. Maka daftar produk ini harus ditampilkan secara publik.
Tombol berikut adalah sambungan ke daftar produk yang telah teregistrasi menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan:
http://www.pom.go.id/webreg/index.php/home/produk/13

 

Jawaban :

  CEK PRODUK OBAT DAN OBAT TRADISIONAL
 
 
Prosedur :
Pengecekan Produk
Berikut adalah tautan untuk mengetahui produk Obat apa saja yang terdaftar di BPOM
http://www.pom.go.id/webreg/index.php/home/produk/01
Berikut adalah tautan untuk mengetahui produk Obat Tradisional apa saja yang terdaftar di BPOM
http://www.pom.go.id/webreg/index.php/home/produk/10

 

Jawaban :

 

E-Toll
 
Prosedur :

1.        Cara Isi Ulang

Nasabah dapat melakukan transaksi isi ulang (top up) e- Toll Card di EDC mandiri prabayar, e-Banking (mandiri Internet, mandiri SMS, mandiri ATM) atau secara tunai di Cabang Bank Mandiri dan seluruh outlet Indomaret.

Khusus untuk transaksi isi ulang (top up) melalui mandiri e-Banking, Pemegang Kartu harus melakukan proses Update Saldo di EDC mandiri prabayar, kecuali di ATM Non-Tunai yang telah dilengkapi reader dapat langsung meng-update saldo kartu (isi kartu langsung bertambah).

2.        Lokasi Isi Ulang

Pemegang Kartu dapat melakukan isi ulang e-Toll Card di :

A.       Seluruh Cabang Bank Mandiri di Jabodetabek dan cabang Bank Mandiri tertentu di luar Jabodetabek

B.       Seluruh outlet Indomaret

C.       Self Service Terminal (SST) mandiri prabayar isi ulang

D.       Kantor Gerbang Operator Tol yaitu:

a.         Kantor gerbang Cililitan (Jasa Marga)

b.        Kantor gerbang Halim (Jasa Marga)

c.         Kantor gerbang Kapuk (Jasa Marga)

d.        Kantor gerbang Cengkareng (Jasa Marga)

e.         Kantor gerbang Sunter (CMNP)

f.         Kantor gerbang Serang Timur (MMS)

g.        Kantor gerbang Merak (MMS)

h.        Kantor gerbang Cilegon Timur (MMS)

i.          Kantor gerbang Cilegon Barat (MMS)

 
E-Toll Card dapat diisi ulang (top up) dengan pilihan nominal Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 200.000, Rp 300.000, Rp 500.000 atau nominal lainnya sesuai keinginan. Isi ulang dapat dilakukan dengan kartu mandiri debit di beberapa lokasi berikut:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sedangkan melalui Mandiri e-banking, metode isi ulang dilakukan 2 tahap yaitu proses pembayaran (pendebetan rekening) dan proses pengisian (memindahkan uang Anda ke fisik e-Toll Card) sebagai berikut:
 

 

Melalui layanan mandiri SMS:

Isi ulang (top up) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Ketik SMS dengan format ISIprelist rekeningno kartu Mandiri Prabayarnominal isi ulang
Contoh : Isi pre 1 6032982000123456 10000
SMS dikirimkan ke nomor 3355
A.       Anda akan menerima SMS PIN Challenge dari 3355
B.       Apabila transaksi berhasil, Anda akan mendapatkan notifikasi SMS transaksi berhasil
C.       Setelah transaksi berhasil, pemegang kartu wajib melakukan update saldo di kartu mesin EDC kartu prabayar yang tersedia di Merchant/Cabang
D.       Pengecekan perkiraan saldo mandiri prabayar, sedangkan untuk mendapat informasi saldo terkini pemegdang kartu dapat melakukan pengecekan saldo di mesin EDC kartu prabayar yang ada di cabang.
 

3.        Cek Saldo

Untuk transaksi cek saldo melalui mandiri SMS, Anda tidak perlu menjadi nasabah Bank Mandiri atau tidak perlu menjadi user mandiri e-Banking.
 
Untuk transaksi isi ulang (top up):
Anda harus memiliki rekening tabungan/giro Mandiri.
Anda harus terdaftar sebagai user mandiri sms dengan kode layanan SMS01.
Untuk cek saldo di mesin EDC, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
A.       Pilih menu "Prepaid"
B.       Pilih menu "Update Saldo"
C.       Letakan kartu Mandiri Prabayar di "mesin reader/dongle" dan secara otomatis sistem akan melakukan penambahan saldo di kartu mandiri prabayar

 
Saat ini cek saldo e-Toll Card sudah dapat dilakukan di lokasi-lokasi berikut:
A.       Seluruh kantor cabang Bank Mandiri di Jabodetabek dan cabang Bank Mandiri tertentu di luar Jabodetabek
B.       Self Service Terminal (SST) mandiri prabayar isi ulang
C.       Seluruh outlet Indomaret
D.       Outlet Alfamidi/Alfaexpress di wilayah Jabodetabek
E.        SPBU Pertamina tertentu yang telah bekerja sama
F.        Kantor operator tol tertentu

4.        Kartu Hilang/Bermasalah

Apabila e-Toll Card hilang/dicuri, apakah Bank dapat memblokir kartu ?
Bank tidak dapat memblokir kartu yang hilang/dicuri, dan Bank tidak mengganti sisa saldo kartu hilang/ dicuri, karena saldo e-Toll Card terdapat di kartu, sifatnya sebagai pengganti uang cash, dapat dipindahtangankan dan transaksi pembelian dilakukan offline.
Bagaimana jika saya melakukan isi ulang (top up) melalui mandiri internet dan mandiri sms gagal, rekening tabungan sudah terdebit tapi saldo e-Toll Card tidak bertambah?
Pemegang Kartu dapat menghubungi cabang terdekat dan/atau menghubungi langsung mandiri call14000 atau 021-52997777 untuk menyampaikan keluhannya.
Keluhan pemegang kartu harus disertai dengan bukti histori tansaksi e-Toll Card.
Apa yang harus dilakukan apabila pengendara mengalami pendebetan lebih dari satu kali di gerbang tol?
Apabila Pemegang Kartu melakukan komplain di gerbang tol, maka petugas tol melakukan pencetakan histori transaksi, dengan melihat data tanggal dan jam transaksi, apabila terdapat pendebetan dalam waktu tidak lama, maka petugas dapat melakukan penggantian untuk kelebihan pendebetan tersebut berdasarkan petty cash yang tersedia. 
Petugas tol kemudian mencatat keluhan ini untuk selanjutnya disampaikan kepada Kantor Cabang Operator Tol.
Apa yang harus dilakukan apabila kartu tidak dapat digunakan dan pelanggan komplain di gerbang tol?
Petugas tol melakukan pengecekan di EDC yang tersedia di kantor gerbang.  Apabila kartu memang tidak dapat dibaca oleh reader, maka petugas tol mengarahkan Pemegang Kartu untuk menghubungi cabang Bank Mandiri terdekat.

 

Jawaban :

   WAKAF
 
 
Modul ini berisi informasi mengenai layanan publik yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional, khususnya mengenai Wakaf.
Dalam Modul ini terdapat informasi berikut:
1.        Wakaf dari Tanah yang Sudah Bersertifikat
2.        Wakaf dari Tanah yang Belum Bersertifikat (Konversi, Pengakuan, dan Penegasan Hak)
3.        Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)
 
 
 
Gedung Badan Pertanahan Nasional
 
Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta 12110
Kotak Pos Nomor 1403/Jks. Jakarta 12014
Telepon 021-7393939,   
Email: humas@bpn.go.id.  
Lokasi: https://maps.google.com/maps?q=-6.237965,106.798878&ll=-6.238002,106.798911&spn=0.027772,0.038581&num=1&t=m&z=15  
SMS INFORMASI PERTANAHAN 2409 (http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi/SMS-Informasi-Pertanahan-2409)
PENGADUAN http://www.bpn.go.id/Layanan/Pengaduan

 

Jawaban :

  TRAYEK BUS ANTARKOTA
 
Untuk melihat daftar trayek Bus Antarkota Semarang, silakan klik link dibawah ini:
http://pariwisata.semarangkota.go.id/transportasi_mobil

 

Jawaban :

 

TRANSMIGRASI

 

Syarat :
 

1.        Syarat untuk menjadi Transmigran :

A.       Warga Negara Indonesia adalah setiap warga negara yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.

B.       Berkeluarga dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga.

C.       Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

D.       Berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali diatur lain dalam perjanjian kerjasama antar daerah.

E.        Belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dimana pendaftar berdomisili.

F.        Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

G.       Memiliki keterampilan sesuai kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama antar daerah.

H.       Menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagai transmigran.

I.          Lulus seleksi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Tim yang diberikan wewenang untuk melaksanakan seleksi.

 

2.        Pengecualian syarat untuk menjadi Transmigran :

A.       Pendaftar yang belum berkeluarga sepanjang yang bersangkutan mempunyai kahlian khusus (tenaga ahli, guru, paramedis, rohaniawan).

B.       Janda sepanjang mengikutsertakan anak laki-laki dewasa.

C.       Pendaftar yang pernah menjadi transmigran sepanjang alasan meninggalkan lokasi karena kerusuhan sosial dan bencana alam.

 

3.        Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah / Kabupaten :

Diharapkan untuk melihat website bursa transmigrasi online setiap hari, sebagai antisipasi ada masyarakat dari daerah yang bersangkutan yang ingin bertransmigran mencatat, dan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada seluruh calon transmigran. Petugas dinas juga diharapkan memberikan pengarahan kepada calon transmigran baru mengenai lokasi-lokasi transmigrasi yang ditawarkan sesuai  hasil kerjasama antara dinas daerah asal (pengirim transmigran) dengan dinas daerah tujuan (penerima transmigran) karena lokasi transmigrasi yang sudah dipilih oleh calon transmigran melalui website, belum tentu lokasi yang ditawarkan oleh dinas daerah asal. Petugas dinas agar selalu berkoordinasi dengan pengelola situs bursa transmigrasi online, yaitu Kemenakertrans. Jika ada hal-hal yang berubah, segera hubungi Kemenakertrans.
Prosedur :
 
1.        Lokasi Transmigrasi
Untuk mengetahui di lokasi mana saja program transmigrasi dilaksanakan, bisa dilihat pada tautan dibawah ini
http://bto.depnakertrans.go.id/kad/kawasan.php?BRSR=0
 
2.        Peta Lokasi Transmigrasi
Untuk peta lokasi transmigrasi dilaksanakan bisa dilihat pada tahutan dibawah
http://bto.depnakertrans.go.id/kad/peta.php?BRSR=0?
 
3.        Untuk mendaftar menjadi calon transmigran, sebaiknya melihat dan menentukan dahulu lokasi transmigrasi yang ingin dituju yang terdapat di dua bagian di atas. Kemudian, Anda dapat mendaftarkan diri secara online.

Berikut ini adalah tahapan pendaftaran calon transmigran :

A.       Melakukan pendaftaran online, kemudian akan mendapatkan nama login, password, dan ID login anda, yang otomatis akan diinformasikan via e-mail.
B.       Simpan baik-baik login name, password, dan ID anda. Karena itu merupakan kodefikasi Anda untuk memakai fasilitas di website bursatransmigrasi.net
C.       Setelah anda mendaftar menjadi calon transmigran, otomatis anda dianggap sebagai calon transmigran baru.
D.       Setelah nama anda tampil di calon transmiran baru, anda diharapkan melengkapi dokumen transmigrasi, setelah itu menghubungi atau mendatangi dinas transmigrasi setempat untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan.
E.        Setelah dokumen dilengkapi, anda tinggal menunggu untuk proses seleksi. Jika nama anda terseleksi, maka nama anda otomatis akan berpindah ke kanal Seleksi, artinya anda sedang menunggu proses pelatihan.
F.        Setelah anda dipanggil untuk masuk ke pelatihan, otomatis status anda di internet juga sudah berpindah ke kanal Pelatihan.
G.       Setelah Anda selesai pelatihan, dan dianggap lulus dan siap diberangkatkan, otomatis status anda akan berpindah ke Siap Berangkat.
H.       Setelah anda berangkat ke lokasi transmigrasi, otomatis status Anda di internet akan hilang, dan sudah menjadi database Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 
4.        Daftar Transmigrasi
Untuk mendaftarkan diri menjadi peserta Transmigrasi, dapat meng-klik link dibawah ini :
http://bto.depnakertrans.go.id/anggota/pendaftaran.php

 

Jawaban :

  SURAT TILANG
 
Di Indonesia, terdapat lima warna slip tilang yang berlaku, yaitu merah, biru, hijau, kuning, dan putih. Fungsinya pun berbeda-beda, yaitu:
1.        Merah
Diberikan kepada pelanggar/terdakwa yang ingin menghadiri sidang
2.        Biru
Diberikan kepada pelanggar/terdakwa yang menitipkan di bank yang ditunjuk.
3.        Hijau
Diberikan kepada pengadilan
4.        Kuning
Diberikan kepada anggota kepolisian
5.        Putih
Diberikan kepada kejaksaan
Jika kita melanggar peraturan lalu lintas dan ditilang oleh pihak kepolisian, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu:
1.        Mengakui kesalahan, kita akan diberi slip biru dan diwajibkan membayar denda maksimal.
2.        Mengikuti sidang, kita akan diberi slip merah.
Semua denda akan masuk ke kas negara. Pungutan liar diluar ketentuan berlaku tidak diperkenankan. Pembayaran denda dapat dilakukan melalui Bank BRI.
Setelah pembayaran selesai, kita bisa mendapatkan kembali SIM/STNK yang disita karena pelanggaran.
Untuk info lengkap mengenai UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN silahkan klik tautan dibawah http://www.polri.go.id/unduh.php?f=VVVfMjJfVGFodW5fMjAwOS5wZGY=

 

Jawaban :

  SURAT TANAH
PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI
 
 
Syarat:
1.        Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2.        Surat Kuasa apabila dikuasakan
3.        Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4.        Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat
5.        Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
6.        Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
Formulir permohonan memuat:
1.        Identitas diri
2.        Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3.        Pernyataan tanah tidak sengketa
4.        Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
 

 
Prosedur:

Proses Konversi

Simulasi Biaya 

Biaya konversi, pengakuan dan penegasan hak tanah bisa dihitung di kalkulator biaya berikut.
http://www.bpn.go.id/Beranda/Layanan-Pertanahan/PELAYANAN-PENDAFTARAN-TANAH-PERTAMA-KALI/KONVERSI,-PENGAKUAN-DAN-PENEGASAN-HAK/KONVERSI.aspx
 

 

Jawaban :

 
 

Jawaban :

 
 

Jawaban :

 
 

Jawaban :

 

• Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di puskesmas dan jaringannya.
• Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) di RS dan BKIM / BP4.
• Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di Puskesmas.
• Rawat INap Tingkat Lanjutan (RITL) kelas III di RS, BKIM, BP4.
• Pelayanan keadaan gawat darurat.
• Pemberian Pelayanan Satu Hari (One Day Care).

1. Kacamata diberikan dengan lensa minimal +1 / -1 berdasarkan resep dokter, maksimal Rp 200 ribu.
2. Biaya pengganti darah Rp 360 ribu per kantong.
3. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga paling murah dan ketersediaan alat didaerah.
4. Alat bantu gerak yang ditanggung terbatas untuk tongkat penyangga dan korset, diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui oleh direktur RS atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengembalikan fungsi dalam aktivitas sosial peserta. Pemilihan alat bantu gerak berdasarkan harga paling efisien dan ketersediaan alat di daerah.
5. Alat kesehatan tertentu seperti IOL, Stent, screw, pen diberikan untuk kasus-kasus tertentu guna life saving, sesuai krteria yang telah ditentukan lewat pengkajian dan pengendalian oleh komite medik dengan persetujuan Dinas Kesehatan Kota Semarang.
6. Pelayanan penunjang diagnistik canggih diberikan hanya untuk kasus life saving dan kebutuhan penegakan dianogsa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian komite medis.

 

Jawaban :

 

 

Jawaban :

 
 

Jawaban :

 

Bisa, dengan cara membawa sepeda motor ke Samsat Semarang terdekat untuk meminta bantuan cek fisik di samsat tersebut.
 

Proses dan Syarat Perpanjang Pajak STNK tahunan dan Lima Tahunan

1. Isi formulir permohonan perpanjang STNK sesuai data di STNK dan BPKB. Formulir dapat di ambil di loket pendaftaran. Lengkapi formulir dengan lampiran berkas yang dibutuhkan. Berkas yang harus dilampirkan:

(Perpanjangan pajak STNK tahunan)

• STNK Asli + Fotokopi
• Fotokopi BPKB
• KTP asli + Fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB

• Cek Fisik Kendaraan
• STNK Asli + Fotokopi
• Fotokopi BPKB
• KTP asli + Fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB

• Proses perpanjangan Pajak STNK dapat dilakukan di Samsat keliling*, Gerai Samsat* dan di Kantor Samsat setempat.
• BPKB dan KTP asli dibawa untuk bukti keaslian

 

Jawaban :

 
 

Jawaban :

 

• Melakukan permohonan on-line di web: www.imigrasi.go.id (silahkan pilih menu permohonan paspor on-line) ditindaklanjuti proses foto dan wawancara di kantor imigrasi.
• Datang langsung ke kantor imigrasi persyaratan yang dilampirkan berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No 31 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian antara lain: 

1. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
2. Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis
4. Surat Perwarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama, dan
6. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor berdasarkan peraturan pemerintah No 45 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dibayarkan di Bank BNI

 

Jawaban :

 
 

Jawaban :

 

1. Mengisi formulir pengajuan pengalihan golongan SIM.
2. Melampirkan KTP asli setempat yang sah
3. Berusia minimal 20 Tahun.
4. Telah memiliki SIM A selama minimal 12 (dua belas) bulan.
5. Lulus ujian teori, praktik, dan uji simulator.

 

Jawaban :

 
 

Jawaban :

 
 

Jawaban :

 

Berdasarkan peraturan BPJS Kesehatan no 1 tahun 2015 pasal 10 disebutkan bahwa: Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja wajib melaporkan kepada BPJS Kesehatan setiap terjadi perubahan data peserta atau anggota keluarganya paling lambat tujuh hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Bagi peserta yang sudah meninggal harap segera dilaporkan ke kantor BPJSKesehatan agar dilakukan proses penonaktifan dengan membawa kartu BPJS kesehatan dan surat kematian untuk menghindari tagihan rutin bulanan.

 

Jawaban :

 

Paspor adalah dokumen negara, maka pemegangnya diminta untuk hati-hati  dalam menyimpan dan menjaganya, agar tidak hilang dan jatuh ketangan yang tidak berhak.

Persyaratan di dalam penggantian Paspor yang hilang secara garis besar sebagai berikut :

1. Membuat laporan kehilangan paspor kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia atau pihak yang berwenang apabila anda berada di luar negeri.
2. Apabila paspor hilang, diminta agar segera melapor ke Kantor Imigrasi dimana pemegang berdomisili untuk meminta penggantian.
3. Penggantian paspor yang hilang, dilaksanakan setelah melalui Berita Acara Pemeriksaan dan mendapat persetujuan Kepala Kantor Imigrasi.
4. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian, disertai alasan yang tidak dapat diterima,pemberian paspor dapat ditangguhkan selama 6 (enam) bulan sampai paling lama 2 (dua) tahun.
5. Apabila paspor hilang/rusak di luar negeri, laporlah segera kepada Perwakilan RI di luar negeri.

 

Hati-hatilah dalam menyimpan dan menjaga paspor anda, Paspor anda dapat dipergunakan oleh orang lain untuk hal hal yang   dapat merugikan anda.

PROSEDUR BERITA ACARA PEMERIKSAAN PASPOR HILANG